Semarang, Jatengaja.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang akan menyusun blue print atau rancangan terkait pembenahan sistem drainase dan penataan kota guna mengantisipasi dampak banjir.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyatakan, dengan dibuatnya blue print agar saluran atau drainase yang ada di permukiman, ataupun jalan protokol maupun wilayah rawan genangan air bisa terdeteksi dengan baik.

Dia mencontohkan kawasan Bukit Sari yang tak jauh dari Nasmoco Gombel sering tergenang, setelah dirunut dulunya ternyata adalah daerah tersebut ada embung, dan drainasenya, tapi saat ini salutannya tertutup, dan diganti seperti penampungan air bawah tanah.

• Ketua Muda TUN Mahkamah Agung, Yulius Dapat Gelar Profesor Kehormatan dari Undip
• Irjen Pol Ahmad Lutfi Didukung Maju Pilgub oleh Pecinta Burung Anis Merah
• Raja Tower Mitratel Catatkan Pendapatan Rp2,2 Triliun
• Kuartal Pertama 2024, Telkom Bukukan Pendapatan Konsolidasi Rp37,4 Triliun
• Dinilai Sangat Paham Jateng, TLCI Dukung Irjen Pol Ahmad Lutfi Maju Pilgub

Contoh daerah lainnya, adalah drainase yang ada di dekat Rumah Sakit Permata Puri Ngaliyan, yang sempat amblas beberapa waktu lalu. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) jelas bahkan tidak mengetahui adanya saluran air yang ada di bawah jalan raya.

“Kerap jadi masalah, drainasenya tidak tahu ada atau tidak. Bahkan, ada yang tertutup saat pembangunan, nah ini yang menjadi pekerjaan rumah, sehingga perlu dibuat blue print secara keseluruhan,” ujarnya dilansir dari semarangkota.go.id, Senin 22 April2024.

Selain blue print drainase, lanjut Mbak Ita panggilan wali kota Semarang juga akan dibuat blue print tentang tata kota dan perizinan, karena terkadang, Dinas Penataan Ruang (Distaru) mengeluarkan izin kepada pengembangan perumahan ataupun investor, tapi izin ini tidak diketahui Disperkim, DPU ataupun pemangku wilayah.

Kasusnya seperti longsor di beberapa perumahan kemarin, ternyata dinas lain nggak tahu. Baru tahu saat terjadi longsor, nah setelah dicek belum diserahkan fasum dan fasosnya.

“Penanganan banjir dan rob ini sebuah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten dan kota,” ujarnya.

Sementara, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan mendukung rencana Pemkot Semarang untuk membuat blue print drainase ataupun tata kota.

"Kalau tidak sekarang nanti akan repot, kalau bicara drainase ini sangat penting, apalagi program pemerintah pusat di sungai besar sudah berjalan," katanya.

Pilus sapaannya, menambahkan jika drainase dan sub drainase adalah kewenangan Pemkot. Sehingga Blue print perlu dibuat agar saluran air di perumahan bisa masuk ke sungai besar. (-)