Semarang, Jatengaja.com - Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu meminta masyarakat agar tidak melakukan aksi berbagi makanan menjelang buka dan sahur selama Ramadhan di jalanan.

Karena selama puasa Ramadhan biasanya kerap dilakukan oleh sejumlah pihak melakukan on the road ke jalan membagikan makanan menjelang berbuka puasa atau saat sahur.

“Meminta agar aksi berbagi makanan selama Ramadan tidak dilakukan di jalan. Hal itu agar tidak mengganggu lalu lintas,” pinta Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu dilansir semarangkota.go.id, Rabu (23/3).

• Penatapan Ramadhan, Kemenag Hari Ini Lakukan Rukyatul Hilal di 124 Titik Lokasi di Indonesia
• Ribuan Masyarakat Tabanan Bali Turun ke Jalan Saksikan Pawai Ogoh-Ogoh Sambut Nyepi
• Menkeu Sri Mulyani Klarifikasi Tudingan Dana Gelap Rp300 Triliun di Kementerian Keuangan
• Pertamina Jamin Stok BBM dan LPG Wilayah Jateng dan DIY Selama Ramadhan Aman
• 8 Merek Motor yang Dapat Subsidi Kendaraan Listrik

Mbak Ita panggilan Wali Kota menyarakan supaya aksi berbagi makanan selama puasa Ramadhan bisa dipusatkan di tempat-tempat tertentu, serta bisa menggunakan aset-aset milik Pemkot Semarang jika hendak menggelar aksi berbagi.

Hanya saja, bila menggunakan aset Pemkot Semarang mewanti-wanti agar tetap menjaga kebersihan, ketertiban, dan tidak menimbulkan kegaduhan.

“Kalau mau di Balai Kota Semarang, bisa kami siapkan. Siapa yang mau memberi bantuan untuk buka puasa bisa masuk ke Balai Kota. Bisa di tempat-tempat tertentu juga, mislanya taman. Kalau di jalan raya bisa bikin macet,” ujar Mbak Ita.

Sementara, Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto juga mengimbau masyarakat tidak melakukan aksi berbagi makanan di jalanan selama puasa Ramadhan.

Fajar menyarankan aksi berbagi dilakukan di tempat-tempat yang membutuhkan, mislanya masjid dan panti asuhan.

Pasalnya, aksi berbagi di jalanan juga bisa saja memunculkan banyak pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) mangkal di titik-titik tertentu.

“Kami akan melaksanakan penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang PGOT bersama dengan Dinas Sosial (Dinsos),” ujarnya. (-)