Semarang, Jatengaja.com - Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mendorong jajarannya untuk mempercepat penanganan banjir dan rob di Kawasan Tambak Lorok.

Penanganan banjir dan rob di kawasan Tambak Lorok, Semarang Utara saat ini masih terkendala pembebasan lahan, karena ada sebagian warga menolak pembayaran ganti rugi.

Untuk itu, Mbak Ita sapaan akrab Wali Kota Semarang terus melakukan komunikasi dengan stakeholder di lapangan untuk memantau perkembangannya pembangunan berjalan lancar.

• Pensiunan Diminta Waspada Penipuan Berkedok Bisnis Online
• Meningkatkan Kontribusi Perempuan dalam Pembangunan Melalui PKK
• RUU Kesehatan Sejajarkan Tembakau Dengan Narkoba, Bagaimana Dampaknya?
• Bentuk KDEKS, Jateng Komit Dukung Indonesia Jadi Pusat Produsen Halal Dunia
• Sejumlah Instansi Pemerintah Buka Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2023, Ini Linknya

“Untuk pengendalian banjir dan rob kita mulai dari diselesaikannya pembangunan tanggul di sisi timur karena yang barat ini masih menyisakan beberapa bidang yang belum selesai dalam pembebasan lahan. Tetapi ini semua juga sudah berproses,” katanya dilansir dari semarangkota.go.id, Selasa (4/4).

Saat ini, lanjut Mbak Ita bersamaan dengan appraisal pembebasan lahan untuk reaktivasi kereta api sehingga saya harapkan ini dalam waktu dua minggu untuk diulang lagi atau direview agar bisa segera diselesaikan.

Selain membangun tanggul di sisi timur dan barat, akan dibangun pula kolam retensi sisi barat seluas 1,17 hektare dan kolam retensi sisi kiri seluas 8,22 hektare dengan tiga pompa di masing-masing sisi berkapasitas 500 Lps.

“Harapannya ini akan melindungi kawasan Tambak lorok dari banjir dan rob sekaligus mengurangi genangan serta dalam jangka panjang dapat mendukung pengembangan wisata bahari kawasan Tambak Lorok,” ujarnya.

Sementara, Kepala Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air BBWS Pemali Juana, Mustafa menjelaskan jika pihaknya memastikan pembangunan dimulai dengan pengumpulan data yang akurat.

Langkah ini dilakukan supaya ke depannya pembangunan bisa berjalan lancar serta menghindari terjadinya konflik.

"Seandainya sudah selesai pembebasan lahan, Januari-Februari itu sudah bisa kita mulai. Pada dasarnya masyarakat setuju untuk mendukung pembangunan ini. Cuma ada beberapa yang belum setuju atas harga yang dikeluarkan,” jelasnya. (-)