Semarang, Jatengaja.com - Serapan anggaran belanja beberapa dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang hingga Agustus 2023 belum memenuhi target.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyatakan berdasarkan evaluasi yang dilakukan masih ada OPD yang serapan anggaran belanja di bawah 50%.

“Semestinya serapan belanja sudah 50 persen pada Juni lalu. Saya evaluasi satu per satu yang angkanya masih di bawah 50 persen,” katanya dilansir semarangkota.go.id, Rabu (9/8/2023).

• Vespa Listrik Vysatic, Karya Inovatif Mahasiswa Polines
• Kota Semarang Raih Juara Umum Tenis Meja Porprov Jateng 2023
• Pemkot Semarang Akan Lelang 7 Jabatan Eselon II
• Nasib Waskita Karya di Ujung Tanduk
• Ekonomi Jawa Tengah Tumbuh 5,23%

Menurut Mbak Ita panggila wali kota Semarang, ada beberapa dinas yang serapan anggarannya masih di bawah 30 persen hingga akhir Juni lalu, misalnya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim).

Hal ini lantaran ada evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu. Sehingga, dua dinas teknis tersebut diminta menyelesiakan surat pertanggungjawaban (SPJ).

“Soal SPJ sudah dikoordinasikan dengan Inspektorat. Jika BPK sudah memberikan lampu hijau. Sehingga, dua teknis tersebut sudah kembali mengebut serapan anggaran,” ujar Mbak Ita.

Mbak Ita berharap, dua dinas teknis ini bisa menyerap anggaran belanja 50 persen hingga Agustua. Seluruh proyek sudah dilelangkan. Hanya saja, ada beberapa proyek yang memang masih dibayar uang muka. Ada pula proyek yang baru berjalan Juli lalu.

Wali kota Semarang perempuan pertama ini menegaskan, OPD yang tidak mencapai target serapan belanja hingga pertengahan tahun ini akan ditarik anggarannya.

Danya bisa dimanfaatkan untuk program lainnya pada APBD perubahan 2023. Pasalnya, masih banyak sektor yang digarap Pemkot Semarang pada APBD Perubahan 2023.

“Kami fokus terhadap pemberdayaan, infrastruktur, sarpras yang bisa dilakukan di APBD perubahan," 2023,” tandasnya. (-)