Semarang, Jatengaja.com – Pelaksana Tugas atau Plt Wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, terkait perumahan Dinar Indah yang baru saja diterpa banjir luapan Sungai Pengkol, dia menegaskan warga harus segera direlokasi.

Relokasi mesti dilakukan karena kondisi geografis wilayah yang dijadikan perumahan tersebut rawan terkena banjir.

“Kalau masalah Dinar Indah ini kan sudah jadi problem bertahun-tahun, dari mulai 2019, 2021, dan 2023, kali ini kan yang paling besar kerugiannya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka warga harus pindah,” ujarnya.

• Luar Biasa, Dalam Tiga Pekan Film Terbaru Avatar Raup Pendapatan Rp26,1 Triliun
• Stik Singkong, Inovasi Produk Makanan Pasutri Asal Temanggung
• Kunjungan Wisatawan ke Jateng Selama 2022 Capai 45,09 Juta Orang, Lampaui Target

“Tapi jelas, upaya pemindahan ini tidak bisa cepat, karena kita harus menginventarisir dulu, mendata kebutuhan yang ada, dan mencari dulu pengembang perumahan Dinar Indah ada di mana. Karena ini berbeda treatmennya. Lha ini kami sedang melakukan rapat koordinasi,” tuturnya.

Libatkan Penegak Hukum

Ita, sapaan akrabnya menambahkan, penegak hukum siap melakukan tindakan jika memang ada perumahan-perumahan yang melanggar izin.

“Pastinya kalau pembangunan perumahan yang tanpa izin akan ada peran penegak hukum untuk menindak itu. Ya nantinya kita akan lakukan pemeriksaan, apa saja yang kurang. Utamanya perizinan,” kata Ita.

Sebelumnya, Sekda Kota Semarang, Iswar Aminuddin menjelaskan, sejak awal kawasan Dinar Indah memang tidak ideal untuk tempat tinggal. Dirinya juga menegaskan bahwa pengembang belum memiliki izin yang lengkap dari pemerintah untuk pembangunan perumahan di lokasi itu.

• Puluhan Orang Terdampak Banjir Meteseh Semarang Dievakuasi
• Dijuluki Malaikat Pencabut Ruko Kosong, Berikut Perjalanan Es Krim Mixue Sejak 1997
• Yang Lagi Viral Es Krim Mixue, Kok Bisa Dijual Murah Mulai Rp8 Ribuan?

Pengembang baru memiliki Keterangan Rencana Kota (KRK). Sementara Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau yang sekarang berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum ada.

“Harusnya dia (pengembang) mengajukan gambar ke kami. Kami lihat posisi bangunan seperti apa. Kami bisa menghitung air ekstrem yang akan terjadi, posisi ketinggian bangunan, tujuannya itu. Tata kelola air seperti apa. Membebani lingkungan sekitar apa tidak,” ujar Iswar. (-)