Jakarta, Jatengaja.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan langkah efisiensi instansi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina (Persero) terkait subsidi yang diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurut Presiden Jokowi belum ada upaya untuk melakukan efisiensi anggaran dana dari direksi PT PLN dan Pertamina dalam penggunaan subsidi yang dialokasikan pemerintah.

"Ada subsidi dari Menkeu tanpa ada usaha efisiensi di PLN dan di Pertamina. Ini yang dilihat kok enak banget," ujar Presiden Jokowi saat membuka sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden pada Senin 20 Juni 2022.

• Jateng Dapat 1.500 Dosis Vaksin PMK, Prioritas untuk Sapi Perah
• 7 Fakta Menarik Jarang Diketahui Publk di HUT ke-61 Presiden Jokowi
• Kondisi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Sebanyak 7 Orang Meninggal Dunia dan 160 Sakit
• Wali Kota Semarang : Panitia Melaporkan Kedatangan Hewan Kurban
• Pasar Smartphone di Indonesia Lesu, Samsung di Posisi Puncak Disusul Oppo

Oleh karenanya, Presiden Jokowi menginginkan direksi PLN dan Pertamina dapat memilah mana anggaran yang dapat dihemat dan mana yang didapat dicegah jika ada kebocoran-kebocoran.

Tujuan efisiensi yang dimaksud Jokowi, agar pemerintah memiliki kelonggaran fiskal yang luas. Maka ia meminta kepada kementerian, lembaga serta BUMN melakukan efisiensi belanja sebanyak-banyaknya.

Menurutnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PLN dan Pertamina tersebut harus mampu menemukan permasalahan yang terjadi pada saat pandemi Covid-19 dan krisis akibat konflik saat ini. "Baik yang berkaitan dengan BBM, terutama solar, yang berkaitan dengan gas dan listrik. Ini yang terus kita jaga," tandasnya.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 21 Jun 2022