Blora, Jatengaja.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada masyarakat di Blora, Jawa Tengah.

Kepada masyarakat penerima SK, Presiden Jokowi meminta agar lahan perhutanan sosial tersebut digunakan secara produktif, seperti untuk ditanami jati, jagung, hingga mahoni.

“Saya hanya titip, penjenengan sudah diberi SK tolong betul-betul tanahnya dibuat produktif, jangan ditelantarkan,” harap Presiden Jokowi saat menyerahkan SK itu,di Blora, Jumat (10/3) dilansir dari setkab.go.id.

• Dampingi Jokowi Blusukan ke Pasar Tradisional di Blora, Ganjar akan Revitalisasi Pasar Mendenrejo
• Taman Siranda Semarang Dibangun Lebih Cantik dengan Biaya Rp2 Miliar
• Petugas Satpol PP Kota Semarang Segel Outlet Penjualan Miras Beralkohol
• Revisi PP 109/2012 Menurunkan Kesejahteraan Petani dan Pekerja Tembakau
• Simak, Cara Mengetahui Seseorang yang Memblokir Anda di WhatsApp

Menurut Presiden Jokowi pemerintah dapat mencabut kembali SK lahan yang tidak dimanfaatkan secara produktif.

“Minta-minta setelah diberi jangan ditelantarkan. Bisa saya cabut lho ini ya, kalau ditelantarkan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyerahkan sebanyak 1.043 sertifikat tanah kepada masyarakat Blora.

“Dari 1.160 sertifikat tanah yang harus diserahkan yang sudah jadi 1.043. Ada sisa sedikit, seratusan lebih yang belum selesai,” ujarnya.

Presiden Jokowi menambahkan, sebanyak sekitar 120 sertifikat tanah yang belum selesai akan segera dituntaskan oleh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Nanti sisanya yang 123 segera akan rampung. Ini kita kerja ngebut loh, karena bukan ngurusin di Kabupaten Blora saja, tetapi di seluruh kabupaten kota, kita punya 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengaku senang dapat menyerahkan sertifikat tanah yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik tanah dan lahan di Blora yang sudah terjadi sejak lama serta mencegah terjadinya konflik serupa di masa yang akan datang.

Konflik lahan di Blora terutama di Kelurahan Ngelo, Kelurahan Cepu, sama Kelurahan Karangboyo sudah terjadi sejak tahun 1947.

“Saya perintah Pak Menteri BPN untuk melihat di lapangan, dicek betul. Ini ada apa, kok enggak selesai-selesai. Ini mestinya BPN bisa menyelesaikan dan hari ini ternyata masalahnya bisa diselesaikan,” tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Bupati Blora.

Gubernur Jateng, Ganjar berpesan kepada para penerima sertifikat tanah, SK Perhutanan Sosial dan TORA supaya memanfaatkan lahan untuk kegiatan produktif sehingga dapat meningkatkan perekonomian.

“Masyarakat kan bisa mengakses, akseslah dengan baik untuk menumbuhkan ekonomi,” ujarnya. (-)