Jakarta, Jatengaja.com - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) selama tahun 2026 bakal menggelontorkan 1,5 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan, penyaluran 1,5 juta ton beras SPHP untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen dan menopang stabilitas pangan nasional.
“Target penyaluran beras SPHP pada 2026 sebanyak 1,5 juta ton, yang direncanakan akan berlangsung sepanjang tahun 2026,” katanya dilansir dari tribratanews.polri.go.id, Sabtu 3 Januari 2026.

• PSSI Umumkan John Herdman Sebagai Pelatih Timnas Indonesia
• Produksi Padi Jawa Tengah Tahun 2025 Capai 11,377 Ton GKP
• Selama 2025, Polda Jateng Sita 50.7 Kg Sabu dan 7,8 Kg Ganja
• 15 Wasit Indonesia Masuk Daftar Wasit Internasional FIFA
• Luar Biasa, Space Forge Bangun Pabrik Pertama Luar Angkasa

Ia menjelaskan skema penyaluran beras SPHP pada 2026 berbeda dengan pelaksanaan pada 2025 yang berjalan terputus selama delapan bulan akibat penyesuaian kebijakan pemerintah.

“Skema tahun ini akan dilakukan sepanjang tahun, tidak seperti kemarin yang terputus-putus dan hanya delapan bulan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, Bulog akan melakukan penyesuaian volume penyaluran beras SPHP pada periode puncak panen, terutama pada Maret, April, dan Agustus.

Kebijakan ini diterapkan agar penyaluran beras SPHP tidak sampai menekan harga gabah petani di sentra produksi.

“Di wilayah sentra produksi padi seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), volume penyaluran beras SPHP akan dikurangi,” kata Ahmad Rizal.

Sedangkan, untuk daerah non produksi beras tetap dilayani secara normal guna menjaga stabilitas pasokan dan harga beras secara nasional.

Kebijakan diferensiasi wilayah ini untuk mencegah kelebihan pasokan di pasar lokal, menjaga keseimbangan suplai dan melindungi pendapatan petani saat panen raya agar ekonomi perdesaan tetap tumbuh stabil

Sepanjang 2025, Perum Bulog mencatat penyaluran beras SPHP mencapai 802.939 ton. Penyaluran tersebut dilakukan melalui berbagai kanal resmi, antara lain pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Selain itu juga melalui pemerintah daerah dengan gerai pangan binaan dan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta dengan BUMN melalui gerai BUMN, instansi pemerintah seperti TNI-Polri, koperasi, Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, hingga jaringan ritel modern.

Ia menambahkan, mekanisme penyaluran SPHP saat ini juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya distribusi dilakukan langsung ke grosir dalam jumlah besar, kini penyaluran difokuskan ke kios pengecer dan saluran ritel lainnya. (-)