Semarang, Jatengaja.com - Perempuan diharapkan dapat menguasai literasi terkait keuangan, khususnya dalam hal perencanaan sehingga dapat mengelola keuangan keluarganya dengan lebih baik.

Hal ini disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Nawal Arafah Yasin pada Webinar Edukasi Keuangan dalam Rangka Peringatan Hari Kartini, yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jateng, secara daring, Senin (28/4/2025).

Menurut Nawal yang juga isteri wakil gubernur Jateng, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia masih terhitung rendah. Berdasarkan laporan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK Tahun 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen.

• Gubernur Jateng Wajibkan 7.810 Kades untuk Ikuti Sekolah Antikorupsi
• Transformasi Bali Nature, UMKM Lokal yang Kini Perluas Pasar ke Internasional
• Super App BRImo Torehkan Angka Transaksi Hingga Rp1.599 Triliun di 3 Bulan
• JSIT Jateng Kumpulkan 1.582 Peserta dan Rp350 Juta Donasi untuk Palestina
• UMKM Kopi Serius Pangan Nusantara Semakin Berkibar di Kancah Global Lewat Dukungan BRI

Sedangkan berdasarkan gender, indeks literasi keuangan perempuan masih dibawah indeks literasi laki-laki, di mana indeks literasi keuangan perempuan sebesar 36,13 persen dan indeks literasi laki-laki mencapai 39,94 persen.

Lebih lanjut, Nawal menyatakan dalam sejumlah literatur, tingkat literasi perempuan berada pada level less literate, yaitu memiliki tingkat pengetahuan yang terbatas tentang sistem, lembaga, produk, dan jasa keuangan.

Perempuan mungkin tahu perbankan dan tabungan, tapi perempuan belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara kerja lembaga, produk, dan jasa keuangan serta manfaat dan risiko-risikonya.

“Sehingga, perempuan tidak banyak yang memanfaatkan sistem, lembaga, produk dan jasa keuangan untuk kepentingan kemandirian ekonomi dan keuangan mereka,” ujar nya.

Nawal menyampaikan, beragam tantangan yang mengakibatkan tingkat literasi keuangan perempuan masih rendah ketimbang laki-laki antara lain ketidakadilan gender yang dialami perempuan, seperti dihadapkan pada beban ganda bekerja dan mengurus rumah tangga, namun bukan pengambil keputusan utama, terutama pada urusan besar.

Dengan kondisi tersebut, menurut Nawal, literasi atau pengetahuan terkait keuangan, khususnya perencanaan keuangan, penting dan bermanfaat bagi perempuan. Di antaranya, mereka menjadi mandiri secara keuangan, karena tidak bergantung secara keuangan kepada pihak lain.

Kemudian memiliki masa depan yang aman, karena memiliki perencanaan keuangan untuk hari tua atau pension, seperti memiliki tabungan, asuransi, investasi, property, dan sebagainya. Mereka juga memiliki kesempatan pengembangan diri yang baik, sebab mampu membiayai sekolah/pendidikan tinggi.

“Paling penting, kaum perempuan lebih siap terhadap perubahan kondisi ekonomi dan krisis, seperti kondisi ekonomi global saat ini, yaitu perang tarif antar negara maju yang berdampak ke perekonomian Indonesia termasuk UMKM,” katanya.

Nawal menambahkan beberapa usaha dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan pada perempuan, antara lain memberlakukan kebijakan afirmasi dengan menjadikan perempuan sebagai target atau sasaran prioritas, khusus untuk program penguatan literasi keuangan.

Kemudian memperluas pelatihan tentang sistem keuangan, pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan keuangan keluarga dan UMKM/Koperasi, investasi, tabungan, serta perencanaan keuangan hari tua atau pensiun.

• Peringati Hari Kartini 2025, BI Jateng Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Rembang Melalui Sektor Pariwisata
• Prihatin Kasus Perceraian, Kemenag Latih 100 Penghulu dan Penyuluh Agama Islam
• Para Pengusaha Vietnam Mulai Serbu Indonesia untuk Berinvestasi

Sementara, Direktur Pengawasan OJK Jawa Tengah, Tisa Retnani menyatakan dengan perkembangan teknologi saat ini, dunia terasa dalam genggaman. Karenanya, dibutuhkan literasi, pemahaman keuangan menjadi penting. Sehingga, para perempuan menjadi lebih cerdas dalam mengelola keuangan.

Dia mengibaratkan bapak sebagai kepala keluarga atau presiden, telah gigih mencari uang. Jika perempuan sebagai menteri keuangan tidak bisa mengelola dengan baik, apa yang sudah didapatkan tetap tidak akan cukup.

“Jika keuangan dikelola dengan baik, bukan hal yang tidak mungkin apa yang diinginkan akan tercapai, meski ada keterbatasan anggaran,” ujarnya. (-)