Jakarta, Jatengaja.com - Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan arah baru dalam pengelolaan fiskal dengan menaruh perhatian serius terhadap Kementerian Keuangan, khususnya dua institusi strategis, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Langkah ini dilakukan setelah dalam triwulan pertama 2025, penerimaan pajak menunjukkan penurunan signifikan. Total pemasukan dari sektor ini hanya mencapai sekitar Rp322,6 triliun, turun hampir seperlima dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan ini menjadi perhatian utama karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang menopang berbagai program pembangunan nasional, sehingga bila turun akan menghambat pembangunan.

• Berkat Kesabaran dan Ketakunan Menabung, Pasutri Penjual Sembako Berangkat Naik Haji 2025
• Dosen Sosiologi se-Indonesia Berkumpul di UTU, Ikuti Konferensi Nasional Sosiologi
• Pemprov Jateng Mulai Tahun Ajaran 2025/2026 Gratiskan Siswa Mikin di 139 SMA/SMK Swasta
• BRI Perkuat Potensi Daerah Lewat Event Lari Purwokerto Half Marathon 2025
• Digiland, dari Lari, hiburan, Pameran Teknologi, hingga Pameran UMKM

Salah satu penyebab utama anjloknya kinerja DJP adalah implementasi sistem teknologi perpajakan baru bernama Coretax. Alih-alih meningkatkan efisiensi dan pelayanan, sistem ini justru menimbulkan hambatan teknis di lapangan.

Banyak wajib pajak kesulitan dalam menerbitkan faktur dan melakukan pelaporan, sementara petugas juga menghadapi kendala dalam operasional harian.

Kondisi tersebut menyebabkan proses perpajakan terganggu dan berujung pada keputusan untuk kembali menggunakan sistem lama secara sementara sembari menunggu perbaikan teknologi baru tersebut.

Situasi ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengujian sebelum peluncuran sistem yang sangat vital. Transformasi digital yang seharusnya menjadi solusi malah berubah menjadi beban tambahan yang memengaruhi pencapaian target penerimaan negara.

Sementara itu, DJBC berada dalam sorotan karena dianggap belum mendukung iklim usaha secara optimal. Kritik muncul terhadap lambannya birokrasi dan kompleksitas prosedur kepabeanan, yang sering kali menimbulkan hambatan bagi pelaku ekspor-impor.

Selain itu, institusi ini juga kerap dikaitkan dengan dugaan adanya pembiaran terhadap praktik penyelundupan, yang tidak hanya merugikan pendapatan negara, tetapi juga mengancam keberlangsungan industri dalam negeri.

"Bea Cukai harus beres jangan macam-macam lagi, cari prosedur yang mengada-ngada, memperlama-memperlama begitu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia," ujar Prabowo di hadapan investor kala menggisi acara di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa, 8 April 2025.

Meskipun dari sisi kinerja penerimaan, DJBC mencatat pertumbuhan positif sebesar 9,6 persen dibanding tahun sebelumnya, yakni mencapai Rp77,5 triliun pada kuartal I 2025, hal ini belum cukup untuk meredam kritik yang berkembang.

Angka penerimaan yang meningkat tidak serta-merta mencerminkan perbaikan sistemik apabila masih terdapat masalah dalam pelaksanaan tugas dan integritas kelembagaan.

Evaluasi terhadap DJBC menjadi semakin penting mengingat posisi strategisnya dalam mencegah kerugian negara akibat penyelundupan dan praktik dagang ilegal yang selama ini sering kali luput dari pengawasan ketat.

Di tengah berbagai kritik ini, muncul nama-nama baru yang dinilai potensial untuk mengisi posisi penting di Kementerian Keuangan, khususnya di dua direktorat tersebut.

Di antaranya adalah Letjen TNI Djaka Budi Utama, seorang perwira tinggi aktif dari satuan Kopassus yang kini menjabat sebagai Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN).

• Semarak Magelang Tempo Doeloe
• Sejak 2023, Pemkot Semarang Tunggak Bayar Sewa Lahan Relokasi Pedagang Barito Baru di MAJT
• Polda Jateng Sebut Hari Pertama Operasi Aman Candi 2025 Tekan Gangguan Kamtibmas Turun 25 Persen

Dengan latar belakang militer dan pengalaman intelijen, ia dipandang memiliki kapasitas dalam membenahi institusi yang memerlukan pendekatan tegas dan pengawasan ketat.

Selain itu, Bimo Wijayanto juga menjadi salah satu nama yang dibicarakan publik. Ia merupakan figur muda teknokrat dengan rekam jejak di berbagai institusi strategis, mulai dari Kemenko Maritim dan Investasi hingga Kantor Staf Presiden.

Pengalaman sebelumnya di Ditjen Pajak memperkuat kredibilitasnya dalam memahami dinamika fiskal dan dampak kebijakan terhadap perekonomian nasional.

Kehadiran dua tokoh ini menjadi indikator bahwa pemerintah membuka peluang untuk melakukan perombakan menyeluruh di tubuh Kemenkeu. Tidak hanya menyangkut personel, tetapi juga menyasar sistem, budaya kerja, dan strategi pengawasan agar lebih responsif dan bersih dari praktik tidak sehat.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Muhammad Imam Hatami pada 20 May 2025