Semarang, Jatengaja.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus mendorong berbagai inovasi dalam pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Saat ini pemanfaat EBT baru 19% dan pada tahun 2025, Pemprov Jateng menargetkan penggunaan EBT bisa mencapai 23%.

Kepala Biro Infrastruktur dan SDA Pemprov Jawa Tengah (Jateng), Dadang Somantri menyatakan, target penggunaan EBT yang telah ditetapkan tersebut sempat tersendat akibat pandemi Covid-19.

• Banjir di Cilacap Surut, Warga Mulai Bersihkan Rumah dan Periksa Kesehatan
• BPR Arto Moro dan BPR Lestari Group Akan Inisiasi Kolaborasi Semua BPR
• Berkolaborasi Antar Negara Jadi Kunci Hadapi Krisis Global
• Hadapi Piala AFC, 34 Pemain Timnas U-20 Indonesia Akan Lakukan Pemusatan Latihan di Eropa
• Ganjar Harapkan Jateng Peringkat 3 Besar MTQ Nasional 2022 di Kalsel

Menurutnya untuk mencapai target tersebut berbagai upaya terus dilakukan Pemprov Jateng, antara lain mengeluarkan surat edaran Gubernur kepada seluruh pimpinan SKPD di wilayah kerja agar gedung dinas-dinas dilakukan pemasangan energi surya.

"Beberapa sudah di kantor DPRD, gedung ESDM, di rumah sakit. Memang mahal tapi itu harus kita lakukan untuk jangka Panjang,” kata Dadang pada acara diseminasi pembangunan ekonomi hijau dan kondisi sosial demografi penduduk indonesia di Santika Hotel Semarang, Rabu (12/10).

Acara diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka hasil riset Kajian Kualitatif Pembangunan Ekonomi Hijau dan Kondisi Sosial Demografi Penduduk Indonesia di 34 provinsi.

Sementara, Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Sari Seftriani menjelaskan, saat ini Indonesia dihadapkan pada tantangan sosial dan demografi.

Hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan, meskipun data menunjukkan laju pertumbuhan penduduk terjadi penurunan.

Menurut Sari pelibatan aspek demografi yang menekankan dinamika kependudukan menjadi penting dalam pradigma ekonomi hijau. Pelibatan bukan hanya dari sisi kuantitas, tapi lebih penting adalah kualitas kependudukan itu sendiri

Temuan pada riset memperihatkan pola pengembangan ekonomi hijau di Indonesia masih bersifat project driven, tidak terorganisasi dengan baik dan belum melakukan optimasi pada aset demografi.

“Implementasi konsep ekonomi hijau yang ada saat ini lebih menekankan pada transformasi ke arah teknologi tinggi/canggih dan bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar menyesuaikan dengan teknologi tersebut sehingga akan membuka lapangan kerja hijau,” ujarnya.

Sari menambahkan pembangunan ekonomi hijau di Indonesia perlu memperkuat tiga hal penting. Pertama, kearifan antar generasi, kedua, institusi sosial, dan ketiga pengenalan teknologi yang tepat guna.

Hasil kajian kerjasama BPS dan BRIN disampaikan melalui kegiatan diseminasi yang diselenggarakan pada Oktober hingga November 2022 di tujuhkota yaitu Palembang, Semarang, Balikpapan, Makassar, Ambon, Kupang dan Manokwari.

Selain hasil kajian berupa laporan penelitian, kerjasama dua lembaga in menghasilkan laporan kebijakan (policy paper) sera film dokumenter jelajah praktik hijau Indonesia yang beriudul "Semai".

Dua produk riset tersebut akan dirilis dalam acara Indonesia Research and Innovation (INARI) Expo 2022. (-)

Penulis : DIckri T Bati