Jakarta, Jatengaja.com - Pemerintah akan membelanjakan anggaran senilai USD15 miliar per tahun setara Rp253,47 triliun (dengan kurs USD Rp16.898) untuk impor bahan bakar minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan minyak mentah dari Amerika Serikat (AS).

Kebijakan impor energi dari Negeri Paman Sam ini merupakan realisasi dari Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (Agreement on Reciprocal Trade/ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan, pemerintah tidak menambah volume impor nasional, melainkan menggeser pasokan dari sejumlah negara.

• Masjid Istiqlal Sediakan 10 Ribu Nasi Boks Gratis Buka Puasa
• Indeks Keyakinan Konsumen Jateng pada Januari 2026 Meningkat
• Jateng Panen Raya Padi, Diperkirakan Capai 3,35 Juta Ton KGK
• Dikunjungi Dubes India, Gubernur Jateng Tawarkan Investasi
• Kemenag Distribusikan 100 Ton Kurma Bantuan Arab Saudi

“Pemerintah menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara, di antaranya negara dari Asia Tenggara, Middle East (Timur Tengah), maupun ada beberapa negara di Afrika," ujar Bahlil dilansir dari infopublik.id, Sabtu 21 Februari 2026.

Bahlil menjelaskan, Indonesia selama ini telah mengimpor LPG dari AS, dan pasca-perjanjian volumenya akan ditingkatkan.

"Kita tahu bahwa impor kita cukup besar di LPG, kurang lebih sekitar 7 juta ton per tahun, dan salah satu yang selama ini sudah kita lakukan juga adalah sebagian kita ambil dari Amerika, tapi volumenya kita akan naikkan," ujarnya.

Pemerintah akan mengeksekusi kebijakan itu setelah masa 90 hari sebagaimana arahan Presiden, dengan tetap mempertimbangkan aspek keekonomian dan keuntungan bersama.

Menteri ESDM juga mengumumkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport-McMoRan (FCX) di Papua hingga 2041.

Langkah ini diambil untuk menjaga keberlanjutan usaha serta mendorong eksplorasi cadangan baru seiring perkiraan puncak produksi pada 2035.

“Kita tahu bahwa konsentrat Freeport sekarang memproduksi satu tahun pada saat belum terjadi musibah itu mencapai 3,2 juta ton biji konsentrat tembaga, yang menghasilkan kurang lebih sekitar 900 ribu lebih tembaga dan kurang lebih sekitar 50 sampai 60 ton emas,” ujar Bahlil.

Dengan perpanjangan izin Freeport ini, imbuh Menteri ESDM, maka pemerintah dapat memperoleh tambahan divestasi 12 persen saham tanpa biaya akuisisi. Sehingga pada 2041 kepemilikan Indonesia akan menjadi 63 persen.

"Sebagian saham tambahan itu juga akan dibagikan kepada pemerintah daerah Papua sebagai daerah penghasil," ujar Menteri ESDM.

Ia berharap, perpanjangan izin itu mampu meningkatkan pendapatan negara dari royalti dan pajak, khususnya emas, serta membuka peluang kerja dan mendorong penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Papua.

"Di dalam perpanjangan 2041 nantinya diharapkan pendapatan negara harus jauh lebih tinggi ketimbang pendapatan negara yang ada sekarang ini, termasuk di dalamnya royalti dan pajak-pajak lain khususnya emas," kata Bahlil.

Pemerintah, MIND ID, dan Freeport telah melakukan komunikasi intens terkait skema perpanjangan izin tersebut. Adapun, komposisi kepemilikan Indonesia saat ini tercatat sebesar 51 persen. (-)