Jakarta, Jatengaja.com - Para pelaku usaha agar waspada terhadap tindak penipuan sertifikasi halal dengan beredarnya aplikasi di grup WhatsApp tautan situs sihalal.com.

Di dalam situs sihalal.com yang beredar di sejumlah grup WhatsApp tersebut terdapat form untuk mengajukan sertifikasi halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) mengingatkan agar para pelaku usaha untuk waspada terhadap situs atau aplikasi menyerupai SIHALAL (Sistem Informasi Halal) tersebut.

• Luar Biasa, Tim Gowes Presisi Khatulistiwa Tempuh Jarak 508 Km Kurang dari 24 Jam Pecahkan Rekor MURI
• Menag Terbitkan SE Panduan Pelaksanaan Salat Iduladha dan Kurban 1443 H/2022, Ini Isinya
• Presiden Jokowi Bawa Misi Perdamaian Akan Temui Presiden Ukraina dan Rusia
• Kondisi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi, 12 Orang Meninggal Dunia dan 520 Sakit
• Biaya Hidup 10 Negara di Dunia Ini Capai Rp30 Juta Per Bulan

Menurut Sekretaris BPJPH Kemenag, Arfi Hatim seluruh isi dan informasi dalam situs sihalal.com tidak berkaitan dengan aplikasi SIHALAL dan tidak berhubungan dengan pendaftaran sertifikasi halal dalam bentuk apapun.

“Mengimbau masyarakat agar waspada dan berhati-hati. Silakan mengajukan sertifikasi halal hanya pada aplikasi SIHALAL yang diakses di laman ptsp.halal.go.id,” katanya dilansir dari kemenag.go.id, Senin (27/6).

Kepada para pelaku usaha, Arfi meminta agar jangan mengisi data diri pada aplikasi yang menyerupai SIHALAL di laman situs lain.

“Karena BPJPH tidak bertanggung jawab bila terjadi penyalahgunaan data yang diinput,” tandasnya.

SIHALAL adalah aplikasi layanan sertifikasi halal berbasis web yang dikembangkan BPJPH Kemenang untuk mendukung layanan sertifikasi halal yang dapat diakses secara online melalui perangkat komputer, atau smartphone dengan akses internet.

Komitmen BPJPH untuk melakukan layanan sertifikasi halal yang diajukan pelaku usaha secara digital melalui sistem informasi ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39/2021 Pasal 148.

“Sesuai PP Nomor 39/2021 sistem layanan penyelenggaraan JPH menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi,” ujar Arfi. (-)