Jakarta, Jatengaja.com – Mulai 1 Juli 2026, Pemerintah akan memberlakukan registrasi kartu SIM untuk ponsel menggunakan teknologi biometrik secara nasional.

Kebijakan ini sebagai upaya memperkuat perlindungan masyarakat di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi dan sosial berbasis digital.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Edwin Hidayat Abdullah dalam keterangan di Jakarta, Jumat 29 Mei 2026.

• Kemenkes Sebut Kasus Pasung di Indonesia Masih Tinggi, 2025 Capai 1.200 Kasus
• Korban Tanah Gerak Tegal Lega, Hunian Tetap Segera Dibangun
• Petani Grobogan Keluhkan Sawah Mangkrak Akibat Lumpur Banjir
• Undip Loloskan 30 Proposal Pendanaan PKM 2026 Kemendiktisaintek, Ungguli UI
• Satu Keluarga Ditemukan Meninggal Dunia di Tempat Objek Wisata Temanggung

Menurut Wdwin, pemerintah menilai perkembangan ekonomi digital Indonesia yang semakin pesat turut meningkatkan risiko kejahatan siber, penipuan, dan penyalahgunaan identitas dalam transaksi daring.

Karena itu, sistem registrasi SIM berbasis biometrik melalui pengenalan wajah (face recognition) dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan masyarakat dalam berinteraksi di ruang digital.

“Mulai 1 Juli 2026 tidak ada lagi kelonggaran. Registrasi SIM baru wajib menggunakan biometrik secara nasional,” kata Edwin dilansir dari infopublik.id.

Pemerintah mencatat penggunaan internet dan jaringan seluler di Indonesia terus meningkat. Akses internet kini telah menjangkau sekitar 81 persen wilayah Indonesia, sementara penetrasi layanan seluler mencapai sekitar 97 persen.

Kondisi tersebut membuat aktivitas masyarakat, mulai dari komunikasi hingga transaksi ekonomi, semakin bergantung pada platform digital dan telepon seluler.

Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT) juga membawa tantangan baru, terutama terkait keamanan data dan potensi kejahatan digital.

Selama ini registrasi SIM yang hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) dinilai tidak lagi cukup aman. Banyak ditemukan kasus penyalahgunaan identitas untuk aktivasi kartu SIM ilegal.

Praktik tersebut dinilai membuat nomor telepon menjadi tidak terpercaya dan rawan disalahgunakan untuk tindak penipuan.

Karena itu, sejak awal 2026 pemerintah bersama operator seluler mulai melakukan uji coba registrasi biometrik. Tiga operator besar, yakni Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan XL Smart, telah menerapkan sistem face recognition di gerai-gerai layanan mereka selama lima bulan terakhir.

Pemerintah menyebut hasil uji coba menunjukkan sistem telah siap diterapkan secara nasional. Selain lebih aman, proses registrasi juga dinilai lebih cepat dan praktis.

Di sejumlah gerai operator, registrasi bahkan dapat dilakukan dalam waktu kurang dari satu menit melalui mesin layanan mandiri berbasis digital.

Melalui sistem baru tersebut, pelanggan juga dapat mengecek apakah NIK atau nomor KK mereka digunakan untuk nomor lain tanpa izin.

• Kontes Ternak 2026 Berlangsung Semarak
• Dari Toko Tradisional ke Retail Modern, Ini Perjalanan 18 Tahun SRC
• Ekosistem SRC Tembus Rp251 Triliun, UMKM Lokal Makin Berkembang

Jika ditemukan penyalahgunaan, pelanggan dapat langsung meminta operator untuk menonaktifkan nomor tersebut.

“Selain registrasi biometrik, pemerintah juga meminta seluruh operator seluler memperkuat sistem perlindungan terhadap penipuan digital atau scam,” ujar Dirjen Edwin,

Langkah ini dinilai penting mengingat data Indonesia Anti Scam Centre (IASC) menunjukkan kerugian akibat penipuan digital hingga April 2026 mencapai Rp9,5 triliun dengan lebih dari 548 ribu laporan. (-)