Jakarta, Jatengaja.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dikabarkan tidak akan bergabung dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran jika menang dalam Pemilihan Presiden 2024.

Kabar ini semakin kuat, setelah Sri Mulyani menyatakan tidak akan terlibat dalam pembahasan mengenai sinkronisasi anggaran dengan pemerintahan selanjutnya periode 2024-2029.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, mengatakan saat ini hanya ingin fokus untuk mengurus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Nanti itu (singkronisasi pemerintahan) biar bapak presiden lah ya. Aku nggak lah,” kata Sri Mulyani pada awak media, dikutip Selasa 20 Februari 2024 dilansir dari trenasia.com.

• Tentukan Puasa Ramadan 2024, Kemenag Akan Pantau Hilal di 134 Lokasi Seluruh Indonesia
• Sekda Jateng Dorong Pemerintah Pusat Percepat Realisasi Pembangunan Pelabuhan Kendal
• Kemenag Perpanjang Pelunasan Biaya Haji 2024 Tahap I Diperpanjang Hingga 13 Februari
• Asus Kenalkan Laptop Gaming ROG dan TUF Terbaru Kepada Penggemar Game Kota Semarang
• Pj Gubernur Jateng Sebut Banjir di Demak Mulai Surut, Warga Mengungsi Kembali ke Rumah

Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan untuk pembahasan mengenai APBN 2025 antara pemerintah saat ini dan yang akan datang tidak dapat dihindari. “Tapi nanti tidak terhindarkan itu akan harus ada pembahasan antara pemerintah sekarang dengan yang akan datang,” ucap dia.

Sri Mulyani juga mengungkapkan pemanggilannya oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara pada Senin (19/2) untuk memberikan laporan tentang beberapa hal terkait tugasnya sebagai Menteri Keuangan. Selain itu, juga membahas persiapan terkait tunjangan hari raya, gaji ke-13, dan penyesuaian APBN 2024.

“Juga dapat arahan mengenai bagaimana untuk navigasi situasi saat ini, terutama dalam kondisi transisi supaya bisa tetap berjalan dengan baik,” katanya.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Sri Mulyani mungkin akan mundur dari Kabinet Jokowi menjelang Pemilu 2024. Awalnya, ekonom senior Indonesia, Faisal Basri, menyebutkan Sri Mulyani adalah salah satu menteri Jokowi yang paling mungkin untuk mengundurkan diri.

Beberapa spekulasi menyebutkan Sri Mulyani tidak sepakat dengan kebijakan Jokowi yang menambah anggaran bantuan sosial selama kampanye Pilpres 2024, yang dianggap banyak pihak menguntungkan Prabowo-Gibran.

Spekulasi ini membuat beberapa pihak percaya, Sri Mulyani tidak akan bergabung dalam kabinet Prabowo. Terlebih, Prabowo telah menyatakan dalam kampanyenya, setiap menterinya harus setuju dengan program makan siang dan minum susu gratis bagi anak sekolah.

Baru-baru ini, tersebar poster yang menampilkan sejumlah tokoh calon menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran. Namun, tidak jelas siapa yang membuat poster tersebut.

Kabinet Indonesia Emas Prabowo-Gibran disebut akan mengadopsi struktur kabinet Orde Lama, yang mencakup posisi menteri muda yang kini dikenal sebagai wakil menteri. Menteri keuangan diisi oleh Wisnu Wardhana, Wakil Ketua Tim Kemenangan Nasional Prabowo-Gibran.

• Sat Brimob Polda Jateng Siapkan 4.000 Makanan Setiap Hari untuk Pengungsi Banjir di Demak
• Transformasi Berhasil, BTN Bukukan Laba Rp3,5 Triliun pada 2023
• Naik 2,7 Persen, Utang Luar Negeri RI Tembus Rp6.348 T

Berikut daftar nama-nama yang disebut akan menjabat sebagai menteri dan kepala badan atau lembaga dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dewan Pertimbangan Presiden: Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono

1. Kepala staf kepresidenan: Nusron Wahid

2. Menko Perekonomian: Airlangga Hartarto

3. Menko Polhukam: Agus Harimurti Yudhoyono.

4. Menko Energi, Investasi dan LH: Erick Thohir

5. Menko Bidang Pangan dan Gizi: Rachmat Pambudy

6. Menhan: Sjafrie Sjamsoeddin

7. Wakil Menhan: M.Herrindra

8. Menteri Sekretaris Kabinet: Rui Duarte

9. Menteri Sekretaris Negara: Sugiono

10. Mendagri: Tito Karnavian

11. Menlu: Rosan Roeslani

12. Wakil Menlu: Teuku Riefki Harsya

13. Menteri Perindustrian: Budi Gunadi Sadikin

14. Menteri Pariwisata: Helmi Yahya

15. Menteri Hukum dan HAM: Yusrli Ihza Mahendra

16. Menteri Pendidikan: Ace Hasan Syadzily

17. Menteri Kesehatan: Terawan

18. Menag: Yaqut Cholil Qoumas

19. Wakil Menkes: Benny Octavianus

20. Menteri PPA: Rahayu Saraswati

21. Wakil Menteri PPA: Grace Natalie

22. Menteri Riset: Amarulla Octavian

23. Menteri Ketenagakerjaan: Emanuel Melkiades Laka Lena

24. Menteri Energi: Rauf Purnama

25. Wakil Menteri Energi: Oki Muraza

26. Menteri PUPR: Ridwan Kamil

27. Menhub: Bambang Haryo Soekartono

28. Menkeu: Wishnu Wardhana

29. Wakil Menkeu: Kartiko Wirjoatmodjo

30. Menteri Investasi: Bahlil Lahadelia

31. Menteri Komunikasi: Budi Arie Setiadi

32. Menteri Muda Komunikasi: Noudhy Valdryno

33. Menteri Perdagangan: Zulkifli Hasan

34. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

35. Menteri Lingkungan Hidup: Budisatrio Djiwandono

36. Menteri Aparatur Negara: Bambang Eko S

37. Menteri Desa: Budiman Sudjatmiko

38. Menteri Tata Ruang dan Kehutanan: Hadi Tjahjanto

39. Wakil Menteri Tata Ruang: Raja Juli Antoni

40. Menteri BUMN: Sakti Wahyu Trenggono

41. Wakil Menteri BUMN: Dirgayuza Setiawan

42. Menteri Kelautan: TB Haeru Rahayu

43. Wakil Menteri Kelautan: Riza Damanik

44. Menpora: Dito Ariotedjo

45. Menteri Muda Olahraga dan Pemuda: Arief Rosyid Hasan

46. Menteri Koperasi: Maruarar Sirait

47. Wakil Menteri Koperasi: Sudaryono

48. Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan: Robert P Lumban Gaol

49. Kepala BIN: Dudung Abdurachman

50. Kepala Badan Gizi Nasional: Dadan Hindayana

51. Kepala Bulog: Arief Prasetyo Adi

52. Kepala Badan Penerimaan Negara: Bambang Brodjonegoro

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Distika Safara Setianda pada 20 Feb 2024