Semarang, Jatengaja.com - Masa jabatan kepada empat Penjabat (Pj) Bupati Jepara, Bupati Batang, Bupati Banjarnegara, dan Wali Kota Salatiga diperpanjang satu tahun lagi.

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo menyerahkan surat keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan empat Pj kepala daerah tersebut di Kantor Gubernur Jalan Pahlawan, Semarang, Senin (22/5/2023).

Keempatnya Pj kepala daerah itu adalah Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta, Pj Bupati Batang Lani Dewi Rejeki, Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto, dan Pj Wali Kota Salatiga Sinoeng Noegroho Rachmadi.

• Jaga Ketahanan Pangan, Pemkot Semarang Buat Gerakan Garang Asem
• Lawan Lionel Messi Bersama Tim Argentina, Indonesia Harus Keluarkan Uang Rp73 Miliar
• Luar Biasa, Pemprov Jateng Raih Opini WTP dari BPK 12 Kali Berturut-turut
• Harkitnas Momentum Kebangkitan dan Akselerasi Menuju Indonesia Emas 2045
• Tim Mahasiswa Undip Raih Emas World Young Inventors Exhibition 2023 di Malaysia

Ganjar berpesan, agar semua Pj bupati dan wali kota dapat menjaga integritas dan kondusivitas wilayah serta menyiapkan transisi kepala daerah pada Pemilu mendatang.

“Satu tahun mereka oke, lalu ini diperpanjang, maka tahun kedua saya minta lebih masif lagi mendorong pemerintahannya, bisa melayani dengan baik dan menjaga integritas,” katanya.

Menurut Ganjar, rapor keempat Pj kepala daerah itu selama satu tahun menjabat dapat dinilai bagus, sehingga mendapatkan perpanjangan dari Menteri Dalam Negeri RI.

Untuk itu, dalam satu tahun ke depan mereka diminta tidak takut melakukan tindakan ekstra dalam hal reformasi birokrasi, serta menyikat habis budaya korupsi dan pungli.

“Sekali lagi, menjaga integritas ini, layanan bagus, tidak pungli dan korupsi. Ini saya ingatkan betul, karena itu yang menjadi harapan masyarakat. Jadi mboten korupsi, mboten ngapusi itu benar-benar sampai ke bawah,” tandasnya.

Ganjar juga memberikan catatan kepada penjabat kepala daerah terkait beberapa persoalan yang membutuhkan akselerasi, antara lain tentang kemiskinan ekstrem, stunting, dan ekonomi lokal, serta mengingatkan agar penjabat kepala daerah tidak bergaya hidup mewah.

Hal lain yang ditekankan Ganjar kepada para Pj bupati dan wali kota adalah terkait kondusivitas wilayah dan persiapan Pemilu 2024, untuk transisi kepala daerah.

“Tugasnya adalah menyiapkan transisi, jadi nanti ada pemilu nasional, mesti menyelenggarakan. Pemilu di level kabupaten/ kota, karena akan ada pilkada, tugasnya menyiapkan, biasanya anggaran. Ini perlu berembuk dengan DPRD, menjaga kondusivitas, menyiapkan calon-calon, termasuk netralitas dan sebagainya. Itu sebenarnya tugas mereka dalam kondisi melakukan transisi ini,” ujar Ganjar. (-)