Jatengaja.com - Sedang jadi perbincangan publik, besaran gaji dan tunjangan yang diterima anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang mencapai Rp100 juta lebih per bulan.

Meski gaji pokok anggota DPR RI memang tidak mengalami kenaikan sejak tahun 2000, tapi tunjangan yang diterima justru terus meningkat, terutama pada periode 2024–2029.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok anggota DPR tetap sama selama lebih dari dua dekade, yakni antara Rp4,2 juta hingga Rp5,04 juta per bulan, tergantung jabatan. Ketua DPR menerima Rp5,04 juta, wakil ketua Rp4,62 juta, dan anggota Rp4,2 juta.

• Ratusan Stand Ramaikan Pameran Hari Jadi Provinsi Jateng, Ditargetkan Omzet Capai Rp600 Juta
• Raih 3 Penghargaan Sekaligus dari Euromoney Awards for Excellence 2025, BRI Group Buktikan Keunggulannya di Kancah Dunia
• Tuntut Status Kepegawaian, Ratusan Petugas Irigasi Demonstrasi di Depan Kantor Gubernur Jateng
• Dongkrak PAD, Gubernur Jateng Minta Bupati dan Wali Kota Siapkan Kawasan Industri
• Ribuan Orang Lantunkan Sholawat Bersama di Alun-Alun Kabupaten Batang

Kendati gaji pokok tak naik, tapi tunjangan anggota DPR mengalami penyesuaian signifikan. Dikutip dari Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015, beberapa komponen tunjangan yang diterima anggota biasa antara lain:

• Tunjangan istri/suami Rp420.000/bulan
• Tunjangan anak Rp168.000/bulan (maksimal 2 anak)
• Tunjangan jabatan Rp9,7 juta/bulan
• Tunjangan kehormatan Rp5,58 juta/bulan
• Tunjangan komunikasi intensif Rp15,55 juta/bulan
• Bantuan listrik dan telepon Rp7,7 juta/bulan
• Asisten anggota Rp2,25 juta/bulan
• Uang paket sidang Rp2 juta/bulan
• Tunjangan Perumahan Rp50 juta/bulan

Paling mencolok adalah tunjangan perumahan yang baru diperkenalkan periode 2024-2029 sebesar Rp50 juta per bulan. Tunjangan ini diberikan sebagai pengganti rumah dinas DPR di Kalibata dan Ulujami yang dinilai tak layak. Selain itu, tunjangan beras naik menjadi Rp12 juta per bulan, serta tunjangan bensin naik menjadi Rp7 juta per bulan.

Dengan tambahan tunjangan tersebut, total penghasilan anggota DPR kini melampaui Rp100 juta per bulan. Sebagai perbandingan, periode sebelumnya (2019–2024) jumlah penghasilan diperkirakan hanya Rp54 juta hingga 70 juta per bulan.

Selain gaji dan tunjangan rutin, anggota DPR juga mendapat fasilitas lain seperti kredit mobil Rp70 juta per periode, biaya perjalanan dinas hingga Rp5 juta per hari, serta uang pensiun sebesar 60 persen dari gaji pokok.

Penghasilan anggota DPR RI bila dibandingkan yang diterima anggota parlemen atau DPR Australia memang masih kalah besar. Dikutip laman Remuneration Tribunal Australia, Anggota parlemen Australia menerima gaji pokok tahunan sebesar US$ 202.200 atau sekitar Rp 2,729 miliar (setara dengan AUD 290.000) Jika dihitung per bulan, gaji tersebut berkisar US$ 16.850 atau sekitar Rp 227,4 juta per bulan.

Angka ini menunjukkan betapa tingginya penghargaan finansial yang diterima oleh anggota parlemen di Australia dibandingkan dengan banyak negara lain.

Dalam perbandingan global, gaji anggota parlemen Australia menempati salah satu peringkat tertinggi di dunia. Sebagai perbandingan, anggota parlemen di Nigeria menerima sekitar US$ 189.500 per tahun, sedangkan di Amerika Serikat gajinya sekitar US$ 174.000 per tahun.

• Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Bank Mandiri Bantu Petani Kebumen Jadi Wirausaha
• Lingkungan Kerja Tanpa Bias Gender, Komitmen OCBC untuk Inklusivitas
• Gelar FAJAR 2025, Komitmen BI Perkuat Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jateng

Hal ini memperlihatkan bahwa Australia memberikan kompensasi lebih besar kepada pejabat legislatifnya dibandingkan negara-negara dengan ekonomi besar maupun berkembang.

Penentuan gaji anggota parlemen di Australia dilakukan oleh sebuah lembaga independen bernama Tribunal Remunerasi Independen. Untuk tingkat negara bagian, misalnya di Victoria, mekanisme ini dijalankan oleh Victorian Independent Remuneration Tribunal. Tribunal inilah yang berwenang menetapkan, menyesuaikan, dan meninjau besaran gaji anggota parlemen setiap tahunnya.

Kebijakan kenaikan gaji ini biasanya mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi nasional, inflasi, serta kinerja lembaga legislatif. Meski begitu, keputusan kenaikan gaji kerap menimbulkan kontroversi di masyarakat. (-)

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Muhammad Imam Hatami pada 20 Aug 2025