Temanggung, Jatengaja.com - Menghadapi Pemilu 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Temanggung mengebut perekaman data dan pembuatan KTP elektronik 16.000 warga pemilih pemula.

Kepala Dindukcapil Kabupaten Temanggung N. Bagus Pinuntun mengatakan, perekaman data pada 16.000 warga selain fasilitas kantor juga melalui pelayanan mobile hingga di pelosok desa.

“Pelayanan mobile hampir tiap hari petugas datang ke dusun-dusun untuk perekaman data KTP elektronok warga,” katanya, Kamis (3/3/2023) dilansir dari jatengprov.go.id.

• Berdayakan Komunitas Disabilitas di Toba, SIG Beri Modal Food Truck
• Terobosan Baru Solusi Pembayaran dari Agung Podomoro untuk Permudah Masyarakat Berinvestasi Properti, Easy Pay
• Wali Kota Solo Gibran Akan Hadiri Pelaksanaan IKA UNS Color Run 2023
• Gegara Pamer Gaya Hidup di Medsos, Kepala Bea Cukai Yogyakarta Bakal Dicopot
• Kabupaten Sragen, Klaten, dan Kota Salatiga Raih Piala Adipura Tahun 2022

Menurut Bagus status 16.000 warga tersebut tercatat sebanyak 13.000 pelajar dan 3.000 warga berada di desa-desa. Mereka adalah pemilih pemula pada Pemilu 2024.

Untuk 13.000 pelajar, Dindukcapil mendatangi langsung ke sekolah-sekolah untuk perekaman data KTP elektronik. Pelajar di sejumlah sekolah dikumpulkan dalam satu sekolah.

Demikian halnya pelayanan di dusun-dusun, warga dikumpulkan dalam satu titik tertentu, kemudian dilakukan perekaman. Petugas juga melakukan perekaman door to door, jika memang sangat dibutuhkan.

“Hasil coklit yang dilakukan petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sangat membantu untuk mengetahui siapa saja warga yang belum memiliki KTP elektronik atau rekam data,” ujarnya.

Bagus menargetkan sebelum Pemilu 2024 perekaman data dan pembuatan KTP elektronik sebanyak 16.000 pemilih pemuda sudah selesai

Menyinggung warga yang meninggal belum mendapatkan surat kematian, sehingga masih tercatat di daftar pemilih, Bagus meminta pemerintah desa bisa secara kolektif membuat surat kematian dan nanti mengusulkan ke Dindukcapil untuk pembuatan akte kematian.

“Berdasar dokumen secara administratif, nanti data penduduk tersebut dinonaktifkan, sehingga secara otomatis tidak muncul lagi pada daftar pemilih,” tandasnya. (-)