Semarang, Jatengaja.com – Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo, dikabarkan terkana Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun informasi OTT terhadap Bupati Pemalang terjadi Kamis (11/8) malam.

Diberitakan, Mukti Agung Wibowo terjerat OTT di Gedung DPR, Jakarta. Berdasar informasi dihimpun, KPK juga mengamankan puluhan orang lainnya. KPK belum mengumumkan secara resmi status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Kabar OTT tersebut diketahui Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada Kamis (11/8) malam.

• Agung Podomoro Komit Bangkitkan Industri Properti
• Riset Women’s World Banking, Pelaku Usaha Ultra Mikro Masih Bersifat Informal dan Belum Memiliki Pengelolaan Usaha yang Baik
• Perempuan Pengusaha Ultra-Mikro Didorong Tingkatkan Kemandirian

Gubernur menyayangkan kejadian OTT yang melibatkan kepala daerah di wilayahnya ini. Sebab, ia telah berulangkali memperingatkan kepada kepala daerah agar tidak terlibat pada tindak kejahatan korupsi.

"Saya sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali kepada kawan-kawan dan tentu saja saya akan menunggu perkembangan yang ada," kata Ganjar usai mengikuti acara Jagongan Bareng Ajaib di Hotel Tentrem, Semarang, Kamis (11/8/2022) malam.

Dikatakan, komunikasi dalam upaya memperingatkan para kepala daerah untuk tidak terlibat korupsi dilakukannya secara intens. Apalagi Jawa Tengah, sudah lama bekerjasama dengan KPK untuk pencegahan korupsi.

Sekda Terlibat Korupsi

"Saya selalu mengingatkan karena sebenarnya kerja sama kita dengan para penegak hukum, dengan KPK itu sudah terlalu sering," ujarnya.

KPK dalam setiap kegiatannya di Jawa Tengah, tak hanya sosialisasi dan edukasi. Di dalamnya terselip peringatan-peringatan atau kode yang harus diperhatikan kepala daerah. Penekanannya, kata Ganjar, adalah kontrol diri pada individu.

"Hati-hati ya di Jawa Tengah ada yang umpama jual beli jabatan, ada lho di Jawa Tengah yang main proyek, ada lho yang seperti ini kira-kira yang jahat. Nah pada saat itu kita harus melakukan kontrol diri," katanya.

Dijelaskan, Kabupaten Pemalang sedang dalam pendampingan Pemprov Jateng. Hal ini dalam rangka penunjukan Sekretaris Daerah baru karena yang sebelumnya (MA) mengundurkan diri setelah terlibat kasus korupsi dan ditetapkan tersangka oleh kepolisian.

• Berikut Sejumlah Kriris yang Terjadi Antara China dan Taiwan
• Buntut Paksa Siswi Pakai Jilbab, Sri Sultan Copot Kasek dan 3 Guru SMAN di Bantul
• BUMN Sucofindo Buka Loker, Ini Posisi, Syarat dan Cara Daftarnya

"Kami kemarin lagi mendampingi di sana dari problem yang dihadapi sekdanya, maka kemudian kami coba intens ya saya tidak tahu kalau kemudian akan terjadi hal ini," ujarnya.

Ganjar belum mengetahui informasi lengkap terkait OTT tersebut. Terkait OTT bupati di Gedung DPR, Ganjar mengatakan komunikasi tentang bisnis yang berujung pada usulan kebijakan seringkali berpotensi pada tindakan rasuah.

"Ini peringatan untuk semuanya, udahlah hentikan semuanya kejahatan model seperti itu. saya tidak tahu mungkin diantara mereka juga berkomunikasi urusan bisnis, yang lari pada kebijakan dan udah terlalu banyak sih beberapa kasus kan muncul umpama mungkin mengajukan ususlan, didampingi, mendapatkan fee, yang seperti itu biasanya (potensi korupsi)," ujarnya. (-)