Semarang, Jatengaja.com – Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah.

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.

Pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan Rp 455,62 triliun untuk anggaran Program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), termasuk di dalamnya adalah alokasi untuk UMKM. Rasio kredit perbankan ke sektor UMKM bahkan ditarget sebesar 30% pada tahun 2024.

Perluasan dukungan akses pembiayaan kepada UMKM menjadi salah satu concern yang saat ini terus dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR dinilai sangat potensial dalam mengalirkan dana yang dibutuhkan UMKM untuk bangkit pasca Pandemi Covid-19.

Untuk itu, peran BPR yang telah ikut mendorong perekonomian rakyat melalui pembiayaan pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus terus ditingkatkan. BPR diharapkan terus meningkatkan manfaatnya kepada masyarakat demi terciptanya ekonomi kerakyatan sehingga ekonomi rakyat Indonesia akan menjadi semakin baik.

Potensi besar BPR dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan tersebut menjadi salah satu topik diskusi acara kunjungan Dr H Musthofa SE MM, anggota Komisi XI DPR RI ke kantor pusat BPR Arto Moro di Jalan Elang Raya No 99, Mangunharjo, Tembalang, Kota Semarang.

• Zaenal Abidin Pimpin JSIT Jateng, Ajak Majukan Dunia Pendidikan
• Ketua Baveti Jateng Lantik 5 Pengurus Baru Tingkat Kabupaten/Kota
• PMI Jateng Diminta Terus Regenerasi Pejuang Kemanusiaan

Sebagai anggota Komisi XI yang membidangi urusan Keuangan, Perbankan, dan Perencanaan Pembangunan Nasional, kunjungan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penyerapan aspirasi dan masukan dari BPR yang merupakan pelaku di bidang jasa keuangan, khususnya perbankan. Hadir menyambut kunjungan tersebut antara lain pengurus BPR Arto Moro, Pejabat Eksekutif, Koordinator, serta perwakilan karyawan BPR Arto Moro.

Dalam sambutannya, Musthofa mengatakan, pihaknya berkunjung ke BPR Arto Moro dalam rangka penyerapan aspirasi untuk mendengar, melihat yang sesungguhnya terjadi, serta merasakan apa yang terjadi di masyarakat.

Hal tersebut adalah sejalan sesuai dengan tupoksinya sebagai anggota dewan Komisi XI DPR RI yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap kinerja dan akuntabilitas mitra kerja penyelenggara negara meliputi antara lain OJK, LPS, BI, BUMN, BPS, BPK, Kemenkeu, dan BAPPENAS.

Sinergi

“Saya memberikan appreciate yang setinggi-tingginya kepada BPR Arto Moro dan mudah-mudahan kehadiran kami akan memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya mengawasi seluruh HIMBARA, bank umum di Indonesia, seluruh BPR di Indonesia, seluruh pasar modal di Indonesia, prestasi dan kinerja BPR Arto Moro ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa”, tutur Musthofa.

Dalam memperkuat sinergitas demi percepatan terwujudkan ekonomi kerakyatan, segenap pihak dalam industri perbankan haruslah bersinergi, saling mendukung satu dengan yang lain. Untuk itu, baik pelaku jasa keuangan yaitu di antaranya BPR dan otoritas/pengawas yaitu OJK harus saling bersinergi dan bermitra dengan baik atas dasar implementasi nilai-nilai profesionalisme dan saling menghormati.

Sehingga terbina iklim yang sehat demi tercapainya tujuan percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional.

• Catat Ya, Harga LPG Bright Gas 5,5 Kg di Jateng Naik Jadi Rp88.000 dan LPG 12 Kg Rp187.000
• Bisnis Ini Bisa Datangkan Keuntungan Ratusan Ribu Tiap Hari, Mau?
• PBB Kota Semarang Naik 10-20 Persen

“Fungsi OJK itu 3 M, yaitu mengatur, mengawasi, dan melayani. Mengatur apakah pelaksanaan sudah sesuai prosedur. Apabila sudah sesuai aturan tidak ada pelanggaran ya bagus. Tadi disampaikan di BPR Arto Moro semua sudah sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Pertumbuhannya dari tahun ke tahun sangat luar biasa,” katanya.

Dadang, salah satu koordinator BPR Arto Moro mengatakan, bahwa dirinya senang bisa beraudiensi dengan anggota Komisi XI DPR RI. Menurutnya, adalah sangat penting bagi regulator mendapatkan masukan dan mendengar keluhan pelaku jasa keuangan sehingga bisa menjadi bekal masukan atau input bagi perbaikan sistem maupun kinerja SDM yang terlibat di dalamnya.

“Kunjungan anggota dewan seperti ini sangat strategis dan penting untuk memastikan bahwa segenap stakeholder dalam perbankan melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik. Tidak hanya pelaku tetapi juga pengawas dan pihak terkait. Dengan turun menyerap aspirasi langsung dan dengan adanya masukan langsung dari masyarakat maka apabila terdapat praktik pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan akan dapat langsung diambil langkah atau upaya perbaikan,” ujarnya.

Dadang berharap, perbankan, khususnya BPR Arto Moro akan terus mampu berkinerja maksimal demi mengawal kebangkitan industri UMKM pasca pandemi Covid-19 sehingga perekonomian daerah dan nasional dapat tumbuh dalam waktu yang cepat. (-)