Semarang, Jatengaja.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Mahfud MD menilai proses demokrasi di Indonesia telah banyak mencapai kemajuan.

Hal ini ditandai antara lain, mencairnya friksi antarpartai, mobilitas vertikal sosial yang memungkinkan rakyat biasa menjadi pejabat, dan penyelenggaraan Pemilu yang terbuka dan jurdil.

“Meksi demikian masih banyak juga masalah yang harus diselesaikan, seperti politik uang, informasi hoax, praktek oligarkhi, dan merebaknya kembali KKN,” kata Mahfud MD saat menyampaika orasi ilmiah pada Dies Natalis ke-65 Universitas Diponegoro (Undip) di Semarang, Sabtu (15/10).

• Super Lengkap! Bukit Podomoro Business Park Kini Hadir di Jakarta Timur
• Bertemu Plt Kepala Dindikpora Banjarnegara, JSIT Perkenalkan Profil Sekolah Islam Terpadu
• Selain Indonesia, Berikut 10 Negara dengan Polusi Udara Terburuk
• SIG Rilis Sustainability Framework
• Solusi Bangun Indonesia Gandeng UGM Buat Program Dekarbonisasi dengan Mikroalga

Dalam orasinya ilmiah berjudul “Negara, Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat, Prof. Mahfud MD lebih lanjut menyatakan untuk menjaga agar demokrasi berjalan secara sehat, pembagian peran lembaga politik dan ekonomi perlu ditentukan secara tegas.

Negara perlu melakukan intervensi supaya kekuatan ekonomi pasar yang diterapkan tidak kemudian terus memperlebar ketimpangan dan menyebabkan lembaga politiki tidak dapat berperan optimal dengan memberikan pembatasan-pembatasan terhadap peran pelaku ekonomi di ranah politik.

“Berbagai kelemahan sistem demokrasi elektoral yang ada juga perlu diperbaiki untuk memastikan demokrasi Indonesia tetap sehat, di mana kesetaraan politik tetap dapat dijaga,” ujar Menko Polhukam.

Menurut Mahfud MD bila demokrasi tidak diperbaiki, maka meskipun ekonomi tumbuh tapi kesejahteraan dan keadilan akan terus mundur.

“Bila keadaan tak kunjung baik, maka akan terjadi linearitas 4 DIS (Disorientasi, Distrust, Disobedience, Disintegrasi),” tandasnya.

Dalam kesempatan itu Menko Polhukam, Mahfud MD menyampaikan bahwa usia 65 tahun merupakan capaian penting dan berarti bagi Undip.

“Selama 65 tahun, Undip telah menghasilkan banyak alumni yang berkualitas dan berintegritas serta telah berkontribusi menjalankan salah satu amanat konstitusional UUD 1945, yakni turut mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.

Sementara, Rektor Undip, Prof. Dr. Yos Johan Utama dalam sambutannya menyatakan status Undip menjadi PTNBH menuntut adanya perubahan pola pikir yang besar bagi seluruh sivitas akademika.

Status baru ini memberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengatur dan mengelola universitas, namun sekaligus merupakan tantangan dan menuntut tanggungjawab yang besar pula.

“Kebijakan Undip untuk terus menentang dan menolak berbagai bentuk radikalisme, juga menjadi daya tarik, khususnya bagi para orang tua,” ujarnya.

Rektor Undip menambahkan dengan Undip menjadi PTNBH juga memberikan peluang bagi Undip untuk mengembangkan program dan kebijakan dalam rangka mencapai universitas riset yang unggul, maju, modern dan sustainable sesuai dengan visi Undip.

• Kemenkes Galar Penghargaan Apresiasi GERMAS 2022 untuk Media Massa
• 1.865 Guru Ikuti Program Guru Unggul Telkom
• Berkolaborasi Antar Negara Jadi Kunci Hadapi Krisis Global

Disisi lain dalam mengelola Undip melalui kebijakan, program dan kegiatan selalu berdasarkan kepada nilai-nilai Pangeran Diponegoro yakni jujur, berani, adil dan peduli” terangnya.

“Kondisi Undip saat ini tidak lepas dari dukungan yang besar dari mahasiswa, tenaga kependidikan maupun para dosen. Berbagai prestasi yang sudah ditorehkan para mahasiswa baik di tingkat nasional maupun internasional,” katanya. (-)