Semarang, Jatengaja.com - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang menggandeng kawan pajak untuk mengoptimalkan potensi pendapatan pajak daerah yang ada.

Wali Kota Semarang, Hevearita G. Rahayu mendorong kepada kawan pajak untuk bisa lebih jeli dengan melihat peluang-peluang pendapatan daerah yang ada di Kota Semarang.

“Kami berharap kawan pajak paham tidak hanya pajak tapi juga retribusi, bisa mengusulkan ke Bapenda jika ada peluang yang belum tergali,” katanya saat pembekalan di Ruang Lokakrida, Balaikota Semarang, Jumat (17/2) dilansir semarangkota.go.id.

• Dari Iseng, Usaha Sandal Kulit Buatan Ardi Tembus Laris Sampai Pasar Kalimantan
• Dorong Penjualan Proyek-Proyek Properti, Agung Podomoro Gelar Festival Investasi Properti 2023
• Dinkes Jateng Bantu Kapal Ambulans untuk Warga Karimunjawa Jepara
• Brimob Solo Terjunkan 50 Personel Bantu Warga Korban Banjir di Kota Bengawan
• Pentas Orang-orang Berbahaya di Semarang, Bikin Tergelak Penonton Termasuk Ganjar

Mbak Ita panggilan Wali Kota Semarang menyatakan kawan pajak juga bisa menjadi agen informasi yang bertugas meluruskan isu-isu yang tidak sesuai fakta tentang pajak daerah maupun program milik Pemkot Semarang.

"Kami harap dengan adanya kawan pajak target-target tercapai. Pencapaian tahun lalu pendapatan asli daerah sebesar 100,44 persen. Ada sekitar Rp2,533 triliun. Pada 2023, kami harap bisa mencapai Rp2,8 triliun,” harapnya.

Sementara, Kepala Bapenda Kota Semarang, Indriyasari menyebutkan saat ini ada 327 kawan pajak yang bisa membantu tugas-tugas dalam pengolahan pendataan dan pemantauan pajak di lapangan.

Status kawan pajak Bapenda adalah tenaga harian lepas Bapenda yang dikontrak secara berkala. Kontraknya per tiga bulan.

“Kami evaluasi, kalau masih membutuhkan, kami pertahankan. Mereka mendapat uang transport," kata Iin, sapaan akrabnya.

Sedangkan sistem kerjanya, tim dari kawan pajak akan langsung terjun di 10 sampai 15 lokasi. Mereka bertugas mendata potensi yang ada dan juga mengecek apakah pajaknya sudah masuk atau belum. Mereka akan mendata dan memantau hingga 11 mata pajak daerah.

"Misal, di restoran sampai penungguan berapa jumlah pengunjung yang ada apakah transaksi sudah sesuai atau belum. Mereka hanya membantu. Eksekusi di Bapenda. Karena sebentar lagi kami mengedarkan PBB, kami fokus ke PBB dulu," terangnya. (-)