Jakarta, Jatengaja.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebutkan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama 2022 berhasil menindak 39.715 barang selundupan dengan nilai mencapai Rp22,40 triliun.

Menurut Menkeu Sri Mulyani mayoritas penindakan selama 2022 berasal dari hasil tembakau yang mencapai 53,97%. Kemudian terkait minuman mengandung etil alkohol (MMEA) 8,18%, lalu terkait narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) 3,17%, besi dan baja 2,49%, serta terkait produk tekstil 1,97%.

"Dari rokok kita lakukan berbagai penindakan terutama yang merupakan rokok ilegal atau kesalahan dalam penetapan cukainya mereka," kata Menkeu beberapa waktu lalu dilansir dari trenasia.com jaringan Jatengaja.com, Sabtu (6/1).

• Wagub Jateng Imbau Masyarakat Tetap Waspada, Curah Hujan Masih Tinggi
• Pemprov Jateng Beri Bantuan Hukum Gratis Kepada Warga Miksin dan Kelompok Rentan
• Menker Jawab Kritikan Terhadap Penerbitan Perppu Cipta Kerja
• Cuaca Ekstrem, Nelayan di Jateng Diimbau Tak Melaut Cari Ikan
• Badai PHK Belum Berakhir, Amazon Akan Rumahkan 18.000 Pekerja

Lebih lanjut Menkeu menyatakan, jumlah penindakan terhadap barang selundupan pada 2022 itu naik 36,3% dibandingkan pada 2021 yang mencapai 29.119 penindakan dengan mencapai Rp24,45 triliun.

Khusus penindakan hasil tembakau, mencapai 574,37 juta batang produk hasil tembakau yang ditindak. Jumlah itu naik 17,2% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 489,85 juta batang produk. Produk hasil tembakau dengan jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) menjadi yang terbesar mencapai 480,38 juta batang.

Selanjutnya penindakan NPP mencapai 5.978 penindakan terhadap 903 NPP dengan berat 5,9 juta gram yang terdiri dari 103,4 ribu batang pohon ganja.

“Berharap pengawasan tidak hanya berperan melindungi masyarakat, namun juga penerimaan cukai melalui pemberantasan termasuk peredaran rokok ilegal,” harap Sri Mulyani.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis aturan terkait kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk 2023-2024. Batasan minimum Harga Jual Eceran (HJE) baru akan mulai berlaku 1 Januari 2023.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 192 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris yang diteken 14 Desember 2022 lalu.

Sri Mulyani mengatakan, adapun kenaikan tarif cukai sigaret rata-rata sebesar 10% pada tahun 2023-2024 dilakukan untuk mendukung target penurunan prevalensi merokok anak.

Khusus tarif cukai untuk jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT), kenaikan maksimum sebesar 5% dengan pertimbangan keberlangsungan tenaga kerja. Selain itu, hasil tembakau berupa Rokok Elektrik (REL) dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) tarif cukainya juga dinaikkan rata-rata sebesar 15% dan 6% setiap tahunnya untuk dua tahun ke depan. (-)

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 06 Jan 2023