Semarang, Jatengaja.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus melakukan percepatan vaksinasi terhadap hewan ternak guna mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Sumarno menyatakan sampai 9 Maret 2023 capaian vaksinasi PMK hewan ternak telah mencapai sebanyak 1,6 juta dosis.

“Saat ini sisa stok vaksin PMK sekitar 164 ribu dosis. Vaksinasi terus dipercepat karena jika semakin cepat, maka Jateng akan kembali mendapatkan droping vaksin dari pemerintah pusat,” katanya di sela Bimtek Vaksinasi PMK, di Hotel Gets Semarang, Kamis (9/3) dilansir dari jatengprov.go.id.

• Penggemar Deep Purpel Jangan Lewatkan Masih Tersedia 500 Tiket Konser di Solo
• Presiden Jokowi Resmikan Tambak Budidaya Udang Modern Senilai Rp175 Miliar di Kebumen
• Penanganan Stunting di Kota Semarang Dinilai Barhasil, Akan Dijadikan Contoh di Indonesia
• Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo Rugikan Member hingga Rp9 Triliun
• Sudah Dipecat, Rafael Alun Dipastikan Tak Dapat Uang Pensiun

Untuk mempercepat vaksinasi PKM di Jateng, lanju Suarmo melaku berbagai strategi kolaborasi atau kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota, serta menggandeng Polda dan Kodam melalui Bhabinkamtibmas dan Babinsa, yang tersebar di seluruh desa/ kelurahan.

Selain itu juga mengajak tokoh-tokoh masyarakat, karena dalam pelaksanaan vaksinasi PMK pada hewan ternak ada pemilik yang menolak untuk dilakukan vaksin.

“Berharap, kegiatan bimbingan teknis vaksinasi PMK ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi pada 2022, termasuk mengidentifikasi yang menjadi kendala percepatan vaksinasi PMK,” harapnya.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng, Agus Wariyanto dalam kesempatan sama menyampaikan, daerah dengan hasil kinerja vaksinasi cukup tinggi adalah Kabupaten Grobogan.

Terkait pengobatan ternak, Kabupaten Boyolali dinilai telah berhasil melaksanakan pengobatan dengan kecepatan tinggi. Sedangkan untuk penanganan bantuan pemotongan atau bantuan ternak yang mati adalah Kabupaten Semarang.

“Dari pengalaman-pengalaman itu, bukan berarti yang lain tidak optimal, tetapi masing-masing kabupaten memang berbeda budaya kerja maupun tingkat kesulitan.

Kecepatan dalam penanganan harus terus ditingkatkan, agar tidak ada peningkatan kasus PMK di Jateng,”ujar Agus. (-)