BPS Sebut137,5 Juta Warga Menuju Naik Kelas Menengah

SetyoNt - Selasa, 16 Juni 2026 22:19 WIB
BPS menyebutkan jutaan warga menuju kelas ekonomi menengah. (ibukotakini.com)

Jatengaja.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah kelas menengah Indonesia hanya sekitar 17% dari total populasi, sedangkan paling banyak adalah warga yang menuju ke Kelas Menengah, yang jumlahnya hampir mencapai separuh penduduk Indonesia.

BPS mengelompokkan penduduk berdasarkan tingkat pengeluaran per kapita per bulan. Metode ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat secara lebih akurat. Berdasarkan data tahun 2024, komposisi kelas ekonomi Indonesia adalah sebagai berikut :

Data tersebut menunjukkan jika kelompok terbesar bukanlah kelas menengah, melainkan masyarakat yang berada satu tingkat di bawahnya, yaitu kelompok menuju kelas menengah dengan jumlah mencapai 137,5 juta jiwa. Kelompok ini mewakili hampir separuh populasi Indonesia.

Secara sosial, kelompok menuju kelas menengah sering kali sulit dibedakan dari kelas menengah. Mereka umumnya sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar, memiliki akses terhadap pendidikan, menggunakan layanan perbankan, memiliki kendaraan pribadi, hingga aktif berbelanja di pusat perbelanjaan maupun platform digital.

Karena karakteristik tersebut, banyak anggota kelompok ini merasa dirinya telah menjadi bagian dari kelas menengah. Padahal secara statistik, mereka masih berada pada kategori menuju kelas menengah dan memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang jauh lebih tinggi.

Meski jumlahnya besar, kelompok menuju kelas menengah memiliki kondisi ekonomi yang relatif rapuh. Kenaikan harga kebutuhan pokok, inflasi, biaya pendidikan, biaya kesehatan, hingga kehilangan pekerjaan dapat dengan cepat menurunkan status ekonomi mereka menjadi kelompok rentan miskin.

Inilah alasan mengapa banyak ekonom menyebut kelompok ini sebagai "sandwich class" atau kelompok yang berada di tengah tekanan.

Di satu sisi mereka tidak masuk kategori miskin dan sering kali tidak menerima bantuan sosial. Namun di sisi lain mereka belum memiliki aset maupun tabungan yang cukup kuat untuk menghadapi guncangan ekonomi besar.

Meskipun rentan, kelompok menuju kelas menengah dan kelas menengah merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Jika digabungkan, kedua kelompok tersebut mencapai sekitar 66,35% dari total penduduk Indonesia.

Lebih penting lagi, mereka menyumbang sekitar 81,49% dari total konsumsi rumah tangga nasional. Fakta ini menjelaskan mengapa pemerintah dan pelaku usaha selalu memberi perhatian besar terhadap daya beli kelompok menengah.

Ketika konsumsi kelompok ini meningkat, ekonomi nasional cenderung tumbuh lebih cepat. Sebaliknya, ketika daya beli mereka melemah, perlambatan ekonomi dapat terjadi di berbagai sektor mulai dari ritel, otomotif, properti, hingga perbankan.

Data BPS juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada 2019, jumlah kelas menengah Indonesia mencapai 57,33 juta jiwa atau sekitar 21,45% populasi.

Namun pada 2024 jumlahnya turun menjadi 47,85 juta jiwa atau hanya 17,13% populasi. Artinya, dalam lima tahun terakhir Indonesia kehilangan hampir 9,5 juta penduduk kelas menengah.

Penurunan tersebut terjadi di tengah berbagai tekanan ekonomi global dan domestik, mulai dari pandemi COVID-19, perlambatan ekonomi dunia, gejolak geopolitik, hingga tingginya inflasi yang sempat menekan daya beli masyarakat.

Sebagian besar masyarakat yang keluar dari kelompok kelas menengah justru bergeser ke kategori menuju kelas menengah atau bahkan rentan miskin.

Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah kelompok rentan miskin dari sekitar 54,97 juta orang pada 2019 menjadi 67,69 juta orang pada 2024.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa mobilitas ekonomi di Indonesia saat ini lebih banyak bergerak ke bawah dibandingkan ke atas.

Sejumlah faktor dinilai menjadi penyebab menyusutnya kelompok kelas menengah. Pertama adalah dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.

Kedua, perlambatan ekonomi global yang memengaruhi kinerja industri dan investasi. Ketiga, fenomena deindustrialisasi dini yang membuat penciptaan lapangan kerja formal berkualitas menjadi lebih lambat dibanding pertumbuhan angkatan kerja.

Selain itu, kenaikan biaya hidup, inflasi, serta berbagai kebijakan fiskal seperti peningkatan tarif pajak juga dinilai menambah tekanan terhadap daya beli rumah tangga. (-)

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Muhammad Imam Hatami pada 16 Jun 2026

Editor: SetyoNt

RELATED NEWS