Gubernur
Warga Miskin Ekstrem Masih 31.740 Orang, Bupati Grobogan Luncukan Gebertaskin
Rabu, 25 Januari 2023 17:40 WIB
Penulis:SetyoNt
Editor:SetyoNt
Warga Miskin Ekstrem Masih 31.740 Orang, Bupati Grobogan Luncukan Program Gebertaskin (Jatengaja.com/internet)
Grobogan, Jatengaja.com - Atasi kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan meluncurkan program Gerakan Bersama Pengentasan Kemiskinan (Gebertaskin).
Bupati Grobogan, Sri Sumarni menyebutkan jumlah warga miskin ekstrem sampai 2022 masih tercatat sebanyak 31.740 orang atau 2,29% dari jumlah penduduk.
“Untuk pengentasan warga dari zona kemiskinan tak mungkin dilakukan hanya oleh pemerintah saja. Untuk itu Pemkab Grobogan meluncurkan program Gebertaskin,” katanya saat mendampingi Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dalam kunjungan di Grobogan, Rabu (25/1).
- Pemkot Semarang Butuh Dana Rp170 Untuk Restorasi Kali Semarang Guna Cegah Banjir
- 2022, Pemprov Jateng Terbitkan 28.511 Izin
- IndiHome Turut Semarakkan Porseni NU 2023
- Terkena Pembangunan Jalan Tol, SMPN 16 Semarang Akan Direlokasi 2023
- 590 Sapi di Sragen Terserang Penyakit LSD
Program Gebertaskin, lanjut Bupati Grobogan berfokus pada pembinaan dan pemberdayaan UMKM miskin, perbaikan RTLH, penataan lingkungan permukiman kumuh, peningkatan akses sanitasi dan air bersih.
Kemudian ada pula pemberian bantuan dan jaminan sosial, serta pemberian beasiswa bagi anak sekolah dari penduduk miskin.
“Ayo keroyok bareng-bareng, koordinasi dengan kades, camat apa yang dibutuhkan kemudian dikeroyok dengan dana dari provinsi, CSR dan Baznas. Kemarin kemiskinan di Grobogan agak naik 12 persen sekarang agak turun 11 persen,” ujar Sumarni.
Sementara, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengajak mengajak kepala desa di Grobogan untuk menerapkan strategi micro targeting dengan mendata secara langsung warga miskin ekstrem kemudian diintervensi dengan program penurunan kemiskinan yang bersumber dari dana APBD, CSR serta filantropi.
Ganjar memberikan waktu seminggu kepada para kades untuk mendata jumlah warga miskin ekstrem, hamil, hamil dengan risiko tinggi di wilayahnya masing-masing.
“Kami minta kepala desa untuk mendata, camat supervisi dan akan dikompilasi di kabupaten. Data yang terkumpul, akan menjadi dasar Pemprov Jateng dalam mengambil kebijakan dan melakukan intervensi,” ujarnya.
Selain program reguler seperti pembenahan rumah jadi layak huni, Ganjar menambahkan mendorong perusahaan berperan menyerap tenaga dari warga golongan miskin. (-)