Musim Kemarau 2026 Diperkirakan Bakal Lebih Kering dan Panjang

Jakarta, Jatengaja.com – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani memprakirakan musim kemarau 2026 yang diprakirakan lebih kering dan berdurasi lebih panjang dibandingkan kondisi normal.

Menurut Faisal, kondisi iklim global saat ini masih berada pada fase netral, dengan indeks ENSO (El Nino-Southern Oscillation) sekitar +0,28. 

Namun, pada semester kedua 2026, kondisi tersebut diprakirakan berkembang menuju El Nino lemah hingga moderat dengan peluang mencapai 50-80 persen. 

• Telkom-PGN Dorong Ekosistem Green Digital
• Koperasi Miliki Peran Strategis Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
• Polisi Ungkap Kasus Pembuatan Cheat Game Mobile Legends: Bang Bang
• Sewa Lahan Korban Tanah Gerak di Semarang Hampir Habis
• KPR Subsidi BRI Tumbuhkan Sektor Ekonomi di Kawasan Hunian

“Perlu dipahami bahwa kemarau dan El Nino adalah dua fenomena yang berbeda dan tidak selalu terjadi bersamaan. Kemarau tetap akan datang setiap tahun di Indonesia. Namun, jika El Nino terjadi bertepatan dengan musim kemarau, maka kondisi kemarau akan menjadi jauh lebih kering,” ujarnya dilansir dari infopublik.id, Selasa 14 April 2026.

BMKG telah melaporkan kondisi ini dalam Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi dan Penanggulangan Dampak Musim Kemarau Panjang 2026 yang digelar di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (13/4/2026). 

Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum atas pelaksanaan rapat koordinasi tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat kesiapan nasional menghadapi potensi dampak kekeringan.

Menurutnya, penyediaan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 yang menjadi landasan peran strategis BMKG dalam mendukung pembangunan nasional berbasis data ilmiah.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan sejumlah langkah strategis, antara lain respons cepat pada wilayah berpotensi curah hujan rendah, penguatan manajemen waduk dan irigasi berbasis data, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, serta kampanye efisiensi penggunaan air dan energi.

Faisal menegaskan dukungan BMKG tidak hanya berfokus pada aspek kebencanaan, tetapi juga pada berbagai sektor pembangunan nasional seperti pertanian, transportasi darat, laut, dan udara, serta infrastruktur pekerjaan umum.

Ia menambahkan pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara seimbang agar tidak memicu bencana hidrometeorologi, baik berupa banjir maupun kekeringan ekstrem. 

Sementara, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, menegaskan potensi kemarau panjang 2026 merupakan tantangan serius yang harus direspons secara terintegrasi.

• Rumah Terapi Tanda Cinta Bagi ABK dan Disabilitas di Temanggung
• Stok LPG Subsidi 3 Kg di Jateng Aman, Masyarakat Tak Perlu Panik
• Pemprov Jateng Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bekas

Menurutnya, dampak kekeringan akan dirasakan langsung di berbagai sektor, mulai dari penurunan debit sungai, berkurangnya volume waduk, gangguan pola tanam, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

"Kita tidak bisa menghindari kemarau, tetapi kita bisa memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis. Kecepatan antisipasi dan koordinasi menjadi kunci yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.

Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum mendorong penguatan koordinasi lintas sektor bersama BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta kementerian dan lembaga terkait guna memastikan kesiapsiagaan nasional. (-)