Empat Penjabat Bupati/Wali Kota Harus Laporan Tiap Tiga Bulan

Semarang, Jatengaja.com – Empat kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah telah habis masa kerjanya, yaitu Kota Salatiga, Kabupaten Banjarnegara, Jepara, dan Batang.

Agar tidak terjadi kekosongan jabatan, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melantik empat Penjabat (Pj) kepala daerah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Minggu (22/5/2022). 

Menurut gubernur, Penjabat Bupati/Wali Kota harus memberikan laporan setiap tiga bulan dan dilakukan evaluasi.

"Laporan yang ada akan kita evaluasi. Jadi kalau kerjanya bagus ya terus, kalau tidak maka kita akan usulkan nanti untuk mereka dievaluasi. Pesan paling penting itu. In Sha Allah dari empat (penjabat) ini sudah masuk dalam TPA Presiden jadi saya kira sudah diseleksi betul oleh pemerintah pusat," kata gubenur usai pelantikan.

• Kuartal I-2022, Laba Bersih Bank MNC Internasional capai Rp 8 Miliar
• Rotary Indonesia Diajak Selesaikan Persoalan Kawin Muda dan Stunting
• 400 Kepala Sekolah Islam Ikuti Silaturrahim Akbar

Adapun empat penjabat kepala daerah yang dilantik yaitu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Drs Sinoeng Noegroho Rachmadi MM sebagai Penjabat Wali Kota Salatiga. Kepala Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah Tri Harso Widirahmanto, SH sebagai Penjabat Bupati Banjarnegara. 

Kemudian kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Edy Supriyanta, ATD SH MM sebagai Penjabat Bupati Jepara. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Drs Lani Dewi Rejeki MM sebagai Penjabat Bupati Batang.

Keempat penjabat diminta menjaga integritas, bekerja secara profesional, dan punya gerakan antikorupsi.

"Ada empat yang kita siapkan dan tadi pagi saya komunikasi dengan Mendagri. Beliau mem-briefing kepada kami untuk memberikan rambu-rambu kepada para penjabat ini," kata Ganjar ditemui usai pelantikan.

Netralitas

Dijelaskan, rambu-rambu tersebut diberikan karena kewenangan empat Penjabat Kepala Daerah tersebut berbeda dengan Kepala Daerah dari hasil pilkada. Penjabat Bupati/Wali Kota tidak boleh mengganti dan tidak boleh mencabut izin agar stabilitas pemerintahan bisa berjalan. Termasuk netralitas dalam Pilkada dan harus menyiapkan Pilkada berikutnya dengan baik.

• Berikut Tiga Aplikasi Penguras Pulsa Ponsel Android
• Telkom Lakukan Penyertaan Modal ke TelkomSigma Rp 2,6 Triliun
• Lin Che Wei Pernah Jadi Analis Terbaik, Kini Tersangka Kasus Minyak Goreng

"Saya minta untuk menjaga integritas karena banyak (contoh) yang kemudian bermain-main. Layani masyarakat dengan baik, karena mereka semua PNS saya minta kerja dengan baik, kerja yang profesional. Saya peringatkan juga semua punya gerakan antikorupsi. Ini kan bisa jadi dua tahun (menjabat)," ujarnya.

Keempat penjabat agar memiliki nomor yang bisa diakses rakyat sehingga bisa lebih cepat dalam melayani masyarakat. 

Selain itu, Ganjar juga memberikan pesan kepada empat Penjabat Kepala Daerah untuk memperhatikan persoalan  kemiskinan dan persoalan ekonomi khususnya pasca-pandemi. Misalnya untuk Penjabat Bupati Batang diminta untuk menjaga kawasan industri yang sedang dikerjakan. 

"Batang ini ada kawasan industri yang sedang dikerjakan, saya minta untuk menjaga. Jangan sampai ada yang mempersulit, jangan sampai ada pungli, dan awas hati-hati conflict of interests (konflik kepentingan) khususnya yang berkaitan dengan ekonomi. Rasa-rasanya sih beliau siap dan nanti saya akan segera turun sehingga apa yang sudah menjadi komitmen para investor itu berjalan dengan baik," kata Ganjar. (-)