Ekonomi Biru, Cara Pemerintah Jadikan Kelautan Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Jatengaja.com - Pemerintah mengembangakan strategi ekonomi biru atau blue economy dengan menjadikan sektor kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. 

Konsep ekonomi biru ini menggabungkan pemanfaatan sumber daya laut dengan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat pesisir.

Dilansir dari laman Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada (UGM), ekonomi biru merupakan pendekatan pembangunan yang memanfaatkan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kesehatan ekosistem laut.

• Presiden Janjikan Bonus Rp3 Miliar kepada Atlet Peraih Emas Asian Games 2026
• Hafiz-Hafizah Terima Bisyaroh dari Pemprov Jateng
• Indonesia Kirim 1.021 Atlet di Asian Games 2026, Target Peringkat Tiga besar

Dengan konsep tersebut, laut tidak hanya dipandang sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi, tetapi juga sebagai ekosistem yang harus dijaga agar tetap produktif dalam jangka panjang.

Konsep ekonomi biru pertama kali dipopulerkan Prof. Gunter Pauli melalui buku The Blue Economy yang diterbitkan pada 2010. Gagasan tersebut menekankan kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah dengan menggunakan sumber daya secara efisien dan meminimalkan limbah.

Di Indonesia, ekonomi biru dikembangkan dalam kerangka pembangunan kelautan berkelanjutan. Konsep ini mencakup berbagai aktivitas seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil laut, konservasi, pariwisata bahari, hingga pengembangan potensi energi laut.

Secara umum, ekonomi biru Indonesia berupaya menyeimbangkan tiga kepentingan utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

Kerangka tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menekankan pengelolaan kelautan secara berkelanjutan dan konservasi sumber daya laut.

Pemerintah telah menyusun Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023–2045 sebagai acuan pengembangan ekonomi berbasis kelautan. Peta jalan yang disusun Bappenas tersebut memuat isu strategis, sasaran pembangunan, serta sektor prioritas ekonomi kelautan hingga 2045.

Salah satu targetnya adalah meningkatkan kontribusi ekonomi maritim terhadap produk domestik bruto (PDB) dari sekitar 7,6% menjadi 15% pada 2045.

Pemerintah juga menargetkan penciptaan sekitar 12 juta lapangan kerja baru pada 2030 serta peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan yang berkaitan dengan potensi kelautan.

Dalam implementasinya, ekonomi biru Indonesia memiliki empat fokus utama, yakni menciptakan laut yang sehat dan produktif, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta memperkuat teknologi, tata kelola dan pembiayaan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan ekonomi biru sebagai salah satu agenda utama pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Terdapat lima kebijakan ekonomi biru KKP yang menjadi fokus utama,

Pertama, memperluas kawasan konservasi laut untuk menjaga ekosistem sekaligus memastikan sumber daya laut tetap tersedia.

Kedua, menerapkan penangkapan ikan terukur berbasis kuota agar eksploitasi sumber daya ikan dapat disesuaikan dengan potensi dan daya dukung wilayah.

Ketiga, mengembangkan perikanan budidaya berkelanjutan dengan memperhatikan produktivitas dan kondisi lingkungan.

Keempat, mengawasi dan mengelola wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil agar pemanfaatannya tidak merusak ekosistem.

Kelima, mengurangi sampah plastik di laut yang menjadi salah satu ancaman terhadap ekosistem dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Implementasi ekonomi biru mulai terlihat dari peningkatan kawasan konservasi, produksi perikanan, hingga pengembangan karbon biru. KKP mencatat sepanjang 2025 terdapat tambahan sekitar 1,09 juta hektare kawasan konservasi laut.

Di sektor perikanan, produksi perikanan tangkap pada 2025 mencapai sekitar 7,85 juta ton. Sementara nilai ekspor hasil perikanan mencapai Rp106,68 triliun, meningkat 5,2% secara tahunan.

Pemerintah juga mengembangkan potensi karbon biru (blue carbon), terutama melalui perlindungan mangrove, padang lamun, dan ekosistem pesisir.

Karbon biru menjadi bagian penting ekonomi biru karena ekosistem pesisir memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan karbon. Dengan demikian, perlindungan laut juga dapat mendukung agenda pengendalian perubahan iklim dan ekonomi rendah karbon.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Gorontalo pada 9 Mei 2026, Prabowo menyatakan pemerintah akan mengembangkan sektor perikanan dan kelautan secara besar-besaran melalui konsep ekonomi biru.

Salah satu program utamanya adalah Kampung Nelayan Merah Putih. Pemerintah menargetkan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih beroperasi pada 2026. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan produktivitas nelayan melalui pembangunan ekosistem ekonomi yang terintegrasi.

Fasilitas yang disiapkan antara lain cold storage dan sarana pendukung kebutuhan nelayan. Pemerintah juga menyiapkan 1.582 kapal ikan yang akan dikelola melalui koperasi nelayan.

Program tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas produksi nelayan sekaligus memperkuat rantai pasok hasil perikanan dari laut hingga industri pengolahan.

Dukungan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program ekonomi biru. DPR RI telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar sekitar Rp15,6 triliun untuk Tahun Anggaran 2027, meningkat dibandingkan anggaran 2026 yang mencapai sekitar Rp13 triliun.

Anggaran tersebut menjadi salah satu sumber pendanaan berbagai program kelautan dan perikanan, mulai dari pemberdayaan nelayan, konservasi, budidaya, pengawasan laut hingga pembangunan infrastruktur perikanan.

Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan sumber daya kelautan yang besar. Potensinya mencakup perikanan tangkap, budidaya, industri pengolahan, pariwisata bahari, jasa kelautan, energi terbarukan hingga karbon biru.

• Tentukan Bobot Sapi Cukup Gunakan Pita Saja, Ini Caranya
• Pertamina Patra Niaga Sanksi Tegas 180 SPBU Nakal di Wilayah Jateng dan DIY
• Dukung MTQ Nasional 2026, Gelaran Festival Kota Lama Semarang Diperpanjang

Namun, sektor tersebut juga menghadapi berbagai tantangan, seperti penangkapan ikan berlebihan, pencemaran laut, kerusakan mangrove dan ekosistem pesisir, serta perubahan iklim.

Karena itu, ekonomi biru menjadi pendekatan untuk meningkatkan nilai ekonomi laut tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Jika dijalankan secara konsisten, ekonomi biru dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, memperkuat industri perikanan, menarik investasi, sekaligus menjaga ekosistem laut.

Dengan target hingga 2045 dan berbagai program pemerintah di era Prabowo, ekonomi biru Indonesia berpotensi menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru sekaligus bagian penting dari pembangunan berkelanjutan nasional. (-)

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Muhammad Imam Hatami pada 10 Sep 2026