Semarang, Jatengaja.com - Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh mengingatkan agar pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri tahun ajaran 2026/2027 berjalan objektif, transparan, dan akuntabel agar mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh calon peserta didik.

Mohammad Saleh menyatakan proses penerimaan siswa baru merupakan tahapan penting yang selalu menjadi perhatian masyarakat setiap tahun, karena itu seluruh mekanisme seleksi harus dilakukan sesuai aturan dan mengedepankan prinsip integritas.

“Pelaksanaan SPMB harus dilaksanakan secara objektif, terbuka, dan akuntabel sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap proses penerimaan siswa baru,” ujar Saleh di Kota Semarang.

• BI Bersama ISEI dan LPS Jalin Kolaborasi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jateng
• Mohammad Saleh : 6,3 Juta Ton Sampah di Jateng Bisa Jadi Sumber Energi Listrik
• Hadapi Kemarau Panjang, Mohammad Saleh Minta Pemprov Jateng Siapkan Mitigasi
• Indeks Demokrasi Indonesia Jateng 2025 Naik Peringkat Ketiga Nasional
• BI Rate Naik Jadi 5,25% untuk Perkuat Stabilitas dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Pemprov Jateng sendiri telah resmi memulai pelaksanaan SPMB SMA/SMK Negeri tahun ajaran 2026/2027 dengan menyediakan total 231.724 kursi bagi calon peserta didik.

Jumlah daya tampung itu terbagi ke dalam 6.442 rombongan belajar (rombel) di berbagai SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah.

Namun, kapasitas tersebut baru mampu menampung sekitar 40,83 persen dari total lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah yang mencapai sekitar 567.500 siswa.

Mohammad Saleh menilai keterbatasan daya tampung sekolah negeri membuat pelaksanaan SPMB harus benar-benar diawasi agar tidak memunculkan persoalan di tengah masyarakat.

“Karena jumlah kursi sekolah negeri masih terbatas, maka proses seleksi harus berjalan adil dan profesional tanpa intervensi maupun praktik titipan,” tegasnya.

Ia meminta pemerintah daerah memastikan seluruh informasi terkait jadwal, jalur penerimaan, hingga hasil seleksi dapat diakses masyarakat secara terbuka dan mudah dipahami.

Menurut Mohammad Saleh, keterbukaan informasi menjadi bagian penting untuk menghindari kesalahpahaman maupun potensi praktik yang tidak sesuai aturan. Selain itu, ia mengingatkan agar tidak ada praktik titipan ataupun intervensi dalam proses penerimaan peserta didik baru.

“Semua pihak harus menjaga integritas pelaksanaan SPMB agar tidak ada praktik yang merugikan masyarakat maupun calon siswa,” kata Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.

Saleh juga mengimbau masyarakat agar memahami mekanisme SPMB dengan baik dan tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan melalui jalur tertentu.

"Dalam pelaksanaan SPMB tahun ini, yang paling penting adalah memastikan proses penerimaan berjalan bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan pendidikan,” ujarnya. (-)