Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi (kiri) menerima audiensi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jateng Toton Rasyid di ruang kerjanya di Semarang, Kamis 26 Februari 2026.

gub narkoba.jpg

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menyebutkan Kota Semarang dan Solo agar menjadi perhatian prioritas dalam pemberantasan narkoba.

Gubernur Jateng Minta Semarang dan Solo Jadi Prioritas BNNP

jatengaja.com

Dirresnarkoba Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Yos Guntur Yudi F.S dan Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto (dua dan tiga dari kanan) menunjukkan barang bakti narkoba.  

ppolda narkoba.jpg

Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah bersama jajaran sita sabu seberat 4,9 kilogram, ekstasi 175 butir ekstasi, dan 2,5 kilogram ganja.

Polda Jateng Sita 4,9 Kilogram Sabu dan 2,5 Kilogram Ganja 

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto. 

humas jtg.jpg

Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) selama tahun 2025 berhasil menyita sebanyak 50.780,33 gram sabu dan 7.826,81 gram ganja.

Selama 2025, Polda Jateng Sita 50.7 Kg Sabu dan 7,8 Kg Ganja

Kepala BNNP Jateng Brigjen Pol Agus Rohmat (kanan) dan Ketua TP PKK Jateng Nawal Arafah Yasin, menunjukkan dokumen kerja sama sosialisasi bahaya Narkoba di Balatkop Jateng di Semarang, Kamis 19 Juni 2025. 

emak narkoba.jpg

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah libatkan emak-emak anggota PKK dalam gerakan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat.

Emak-Emak Anggota PKK di Jateng Dilibatkan Edukasi Bahaya Narkoba kepada Masyarakat

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol. Artanto.

jateng kabid humas.jpg

Polda Jawa Tengah (Jateng) selama tahun 2024 telah berhasil mengungkap ribuan kasus narkoba sehingga dapat menyelamatkan sebanyak 600.000 jiwa dari ketergantungan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

Selama 2024, Polda Jateng Berhasil Ungkap Ribuan Kasus Narkoba dan Selamatkan 600.000 Jiwa

Pekerja menunjukkan tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting.jpg

Anggota DPR RI Minta Pemerintah Tarik Pasal Penyamarataan Tembakau dan Narkoba

Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo, meminta ketentuan yang menyamaratakan tembakau dengan narkotika dan psikotropika dalam RUU Kesehatan dihapus. Alasannya, ketentuan tersebut bakal mengeliminasi industri hasil tembakau sekaligus merenggut nafkah hidup para pekerjanya. 

Tembakau yang Disamakan dengan Narkoba di RUU Kesehatan Disebut Tindakan Diskriminatif

Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Azizi Hasbullah, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dapat menimbulkan polemik, lantaran adanya pasal yang menyamakan tembakau dengan narkotika dan psikotropika yang merupakan zat haram. Pasal terkait “zat adiktif” ini dinilai dapat mengancam mata pencaharian di sektor tembakau yang mayoritas adalah warga NU.

Rokok disejajarkan dengan narkoba

Tembakau Disejajarkan dengan Narkoba di RUU Kesehatan Omnibus Law, Ancaman Matinya Industri Tembakau

JAKARTA - Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dengan metode omnibus law yang sedang digodok pemerintah menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satu yang menjadi sorotan yaitu penyetaraan tembakau dengan narkotika dan psikotropika dalam satu kelompok zat adiktif. 

Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi (tiga dari kanan) menunjukkan sabu hasil Gelar Operasi Bersinar Candi 2023



kapolda sabu.jpg

Gelar Operasi Bersinar Candi 2023 jajaran Polda Jawa Tengah (Jateng) berhasil menyita narkoba jenis sabu seberat 5 kg dan meringkus sebanyak 287 tersangka peredaran barang haram tersebut.

Gelar Operasi Bersinar Candi 2023, Polda Jateng Sita 5 Kg Sabu dan Ringkus 287 Tersangka 

RUU Kesehatan Sejajarkan Tembakau Dengan Narkoba, Bagaimana Dampaknya?

JAKARTA – Penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan dengan metode omnibus law harus mengedepankan tata cara penyusunan produk hukum yang baik agar tidak memunculkan masalah baru. Sebab, dalam draf rancangan beleid tersebut ada sejumlah ketentuan yang berpotensi memunculkan masalah yang lebih besar.