Semarang, Jatengaja.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi menyebutkan Kota Semarang dan Solo agar menjadi perhatian prioritas dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan berhahaya (narkoba).

“Wilayah Kota Semarang dan Solo merupakan daerah dengan tingkat kerawanan tinggi peredaran narkoba agar menjadi prioritas perhatian Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah,” kata Luthfi saat menerima audiensi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jateng Toton Rasyid di ruang kerjanya di Semarang, Kamis 26 Februari 2026.

Menurut Luthfi upaya-upaya pencegahan peredaran Narkoba perlu dilakukan secara konsisten. Langkahnya tidak hanya bisa selesai dengan acara seremonial, tapi perlu dilakukan secara masif.

• Telin Luncurkan Sistem Autentikasi Lebih Aman
• BI Jateng Targetkan 105 Masjid Bayar Zakat Gunakan QRIS
• Pertamina Tambah Extra Dropping 710.160 Tabung LPG 3 Kg
• Upaya Penyelundupan 90,2 Ton Kratom ke India Digagalkan
• Pemprov Jateng Gelontorkan 3 Ton Cabai Rawit Merah Subsidi

Ia juga meminta agar program pencegahan seperti Kampung Bersinar (Bersih dari Narkoba) dan Kampung Tangguh, diperkuat lagi dengan mengadakan berbagai kegiatan di tingkat desa dan kelurahan.

“Pelibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan berantas narkoba. Paling penting kampung bersinar dan tangguh itu diekspose lagi,” ujarnya.

Gubernur Jateng juga meminta BNNP mendata daerah yang belum memiliki kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) agar dapat didorong pembentukannya.

Untuk mendukung pemberatasan narkoba, Pemprov Jateng memberikan anggaran yang terus meningkat kepada BNNP Jateng dalam beberapa tahun terakhir.

Tercatat, hibah yang diberikan pada 2023 senilai Rp200 juta, tahun 2023, naik menjadi Rp750 juta, tahun 2024 sampai tahun 2026 naik menjadi Rp1,5 miliar.

Sementara, Kepala BNNP Jateng Toton Rasyid menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Jateng dalam upaya-upaya pemberantasan narkoba.

“Ke depan kami berharap terus mendapatkan dukungan, termasuk untuk penguatan fasilitas rehabilitasi rawat inap,” ujarnya.

Toton menuturkan saat ini fasilitas rumah sakit untuk rehabilitasi masih terbatas, rata-rata hanya tersedia sekitar 10 tempat tidur. Setiap tahun BNNP Jateng rata-rata hanya mampu merehabilitasi sekitar 500 orang, serta berharap bisa ditingkatkan.

“Saat ini baru sembilan kabupaten/kota di Jateng yang memiliki BNNK. Ke depan, akan membuka opsi penguatan berbasis zonasi untuk memaksimalkan pencegahan,” ucapnya.(-)