JUSTINA.png

Alex Denni 20 Tahun Jadi Korban Kriminalisasi,  Putusan PK Jadi Momentum Koreksi Total Sistem Peradilan

(kiri ke kanan) Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julis Ibrani (kiri) bersama Deputi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Periode 2021-2023 Alex Denni (kanan) yang menjadi korban kriminalisasi dan dugaan rekayasa hukum selama hampir dua dekade dalam Media Briefing Putusan Peninjauan Kembali (PK) Alex Denni di Jakarta, Jumat (16 Mei 2025).  Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Alex Denni tidak hanya memberikan keadilan bagi Alex Denni namun juga diharapkan menjadi momentum bagi koreksi total sistem peradilan di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Alex Denni menjadi angin segar bagi terciptanya sistem peradilan yang lebih baik. 


jatengaja.com

Permohonan PK Dikabulkan, Putusan PK Alex Denni Jadi Momentum Evaluasi Total Sistem Peradilan

Ketua Muda TUN Mahkamah Agung, Yulius (kanan) saat mendapat Gelar Profesor Kehormatan dari Rektor Undip.

beri gelar.jpg

Ketua Muda Tata Usaha Negara (TUN) Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. Yulius, S.H., M.H mendapatkan gelar profesor kehormatan (honoris causa) dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Ketua Muda TUN Mahkamah Agung, Yulius Dapat Gelar Profesor Kehormatan dari Undip

Gedung KPK.jpeg

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Mahkamah Agung yang diduga melakukan tindak pidana penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara di lembaga peradilan tersebut.

KPK Lakukan OTT Pejabat MA, Diduga Terkait Suap Pengurusan Perkara

boeing-737-max-garuda-indonesia-2

 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dikenakan kewajiban harus membayar denda senilai Rp1 miliar, setelah upaya hukum kasasi ditolak Mahkamah Agung (MA).