Kepala Disnakertrans Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Aziz menyatakan Posko THR Idulfitri 2026.

posko thr.jpg

Keberadaan Posko ini untuk memastikan pengawasan ketat terhadap perusahaan dalam memberikan  THR Idulfitri 2026 kepada para karyawan.

Disnakertrans Jateng Buka Posko Aduan THR Idulfitri 2026

jatengaja.com

Disnakertrans Jateng Buka Posko Aduan THR 2025, Mulai Pekerja Formal dan Ojek Oline Bisa Mengadu

disnakre.jpeg

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah membuka posko pengaduan dan konsultasi terkait Tunjangan Hari Raya (THR) 2025. 

Kepala Disnakertrans Jateng, Sakina Rosellasari menyatakan 154 Perusahaan di Jateng Diadukan ke Posko THR Disnakertrans. 

15 bantuan.jpeg

Tercatat sebanyak 154 perusahaan diadukan ke Posko THR Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, karena mencicil hak pekerja, yang semestinya dibayar lunas maksimal 15 April 2023.

Bayar THR Lebaran Dicicil, 154 Perusahaan di Jateng Diadukan ke Posko THR Disnakertrans 

Disnakertrans Jateng Buka Posko Aduan THR Lebaran 2023

thr posko.jpg

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah membuka posko aduan dan konsultasi Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2023. 

Shutterstock 

Untuk menampung keluhan pekerja terkait THR 2022, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah membuka Posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR).

Disnakertrans Jateng Buka Posko Pengaduan THR 2022, Ini Alamatnya

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyatakan Jalan Daendels di Kebumen Bakal Dikerjakan Tahun 2023 dengan Anggaran Rp68 Miliar

ganjar-summit.jpg

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo menegaskan pengusaha tak boleh mencicil pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 kepada pekerjanya.

Gubernur Ganjar Tegaskan Pengusaha Tak Boleh Cicil Bayar THR 2022 Kepada Pekerja

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari.

kepala disnaker.jpg

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari menegaskan, perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan UMP 2022 akan dikenai sanksi.