Brebes, Jatengaja,com - Penjabat (Pj) Bupati Brebes, Urip Sihabudin menyebutkan angka kemiskinan di wilayahnya turun sebesar 1,38% pada tahun 2022.

Padahal sebelumnya Kabupaten Brebes sempat menjadi sorotan karena tingginya angka kemiskinan di wilayah tersebut.

“Angka kemiskinan di Brebes turun sebesar 1,38 persen dibanding tahun 2021. Tahun ini angka kemiskinan sebesar 16,05 persen dari sebelumnya 17 persen lebih," kata Urip di sela pengarahan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Pendopo Kabupaten Brebes, Senin (9/1/2023).

• Gubernur Ganjar Minta Para Kades Patroli Cek Kondisi Tanggul
• Badai PHK Belum Usai, McDonalds Akan Lakukan PHK Massal
• Sudah 17 Tahun, Lumpur Lapindo Masih Menyembur
• Ratusan Ide Kreatif Muncul dari Program #Ayobikinnyata Karyawan TelkomGroup
• Mulai Tahun Ini Usia di Atas 65 Tahun Boleh Berhaji

Menurut Urip mengatakan penurunan angka kemiskinan ini merupakan kerja keras dari Bupati dan Wakil Bupati Brebes sebelumnya dan para jajaran sehingga akan melanjutkan program yang sudah berjalan dan semakin ditingkatkan.

“Saat ini ada sekitar 290.000 yang masuk kategori miskin. Dari data itu kita verifikasi ulang dan menemukan ada 28.395 yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Itu yang akan kami genjot untuk sasaran,” tandasnya.

Sementara, Gubernur Jateng, Ganjar meminta program untuk penurunan angka kemiskinan yang sudah terbukti baik agar dilanjutkan dan dilakukan percepatan.

“Sekarang tinggal kita lakukan percepatan. Maka saya mintakan lima kecamatan yang ekstrem kemiskinan itu kita dampingi. Apakah nanti camat, kepala dinas secara khusus,” ujarnya.

Lima kecamatan itu adalah Kecamatan Losari, Ketanggungan, Larangan, Bulakamba, dan Bantarkawung. Di lima kecamatan itu, angka kemiskinan ekstrem masih cukup tinggi.

“Namun semua harus dengan data yang valid. Maka verifikasi dan validasi data mutlak dilakukan agar bisa ketemu mana yang masuk kategori ekstrem dan tidak ekstrem,” ujarnya.

Ganjar yakin, upaya penurunan angka kemiskinan di Brebes akan semakin mudah dengan kepemimpinan Pj Bupati Urip Sihabudin, karena selain tak ada kepentingan politik, pemerintah provinsi bisa melakukan intervensi.

"Karena Pak Urip ini Pj dari provinsi kan sudah kita tanya nggak ada kepentingan politiknya, sehingga lebih pada pekerjaan-pekerjaan teknokratis yang tidak akan terganggu dengan urusan-urusan kepentingan politik karena beliau birokrat, karir memang. Dan nanti kita bantu," jelas dia. (-)