Sukoharjo, Jatengaja.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharho menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menekan kenaikan harga pangan di pasaran.

Program Gerakan Pangan Murah menyasar warga kurang mampu tersebut digelar Pemkab Sukoharjo dengan manggandeng Bulog Surakarta dan Bank Indonesia (BI).

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, program GPM terus digelar dengan menyasar warga kurang mampu di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo agar bisa tetap memenuhi kebutuhan pangan .

• Berikut 5 Destinasi Super Prioritas Indonesia
• Guru Karyawan SMP N 7 Salatiga Ikuti Pengajian Rutin
• PemerIntah Akan Naikkan insentif Motor Listrik jadi Rp10 Juta
• Australian Bantu 340 Kursi Roda Adapti Bagi Anak Disablitas di Jateng
• Lestarikan Budaya Bangsa, Demak Gelar Pasar Ndoro Bei Belinya Pakai Koin Kayu

“Gerakan Pangan Murah sebagai upaya pemerintah menekan kenaikan harga pangan di pasaran. Sekaligus bukti kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat terkait jaminan pangan,” ujarnya dilansir jatengprov.go.id, di sela pelaksanaan GPM di Balaidesa Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Senin (28/8/2023).

Menurut Bupati Sukoharjo, program GPM digelar dengan menyediakan beras, minyak goreng, gula pasir dan tepung terigu yang dijual dengan harga di bawah pasaran.

“Untuk di Balai Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura disediakan tiga ton beras, 360 paket berisi minyak goreng dan gula pasir dan 60 kilogram tepung terigu,” ujarnya.

Warga yang sudah mendapat kupon dapat membeli bahan pangan yang telah disediakan Bulog Surakarta. Untuk beras berisi lima kilogram dijual dengan harga Rp42.500 minyak goreng Rp13.500 per liter dan gula pasir Rp14.000 per kilogram.

“Kalau untuk paketan beras, minyak goreng, dan gula pasir dijual senilai Rp70.000. Nantinya agenda serupa juga digelar di wilayah yang lain,” kata Bupati.
Sementara itu, Perwakilan Bulog Surakarta, Andrew Ramadhan Shahab, menyampaikan Bulog Surakarta menyediakan beras tiga ton, paket berisi minyak goreng dan gula pasir sebanyak 360 paket, tepung terigu 60 kilogram.

“GPM ini digelar sebagai dasar untuk membantu masyarakat dalam penyediaan bahan pangan murah. Di sisi lain sebagai upaya menekan kenaikan harga di pasaran. Termasuk pula bentuk pengendalian inflasi daerah,” ujarnya. (-)