Semarang, Jatengaja.com – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subinto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai masih kurang perhatian terhadap pembenahan transportasi umum.

Peniliain ini disampaikan akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Semarang, Joko Setijowarno dalam keterangan tertulis, Senin 20 Oktober 2025.

Joko yang juga Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat menyatakan insentif transportasi juga tidak tepat sasaran.

• Inilah Mata Uang di Dunia dengan Nilai Tukar Tertinggi Tahun 2025, Ternyata Bukan Dolar Amerika
• Pengusaha Tionghoa Diminta Agar Bisa Tumbuhkan Ekonomi Baru di Jateng
• Lomba Lari Slamet Trail Run 2025 Purbalingga, Tarik Minat 1.000 Pelari Dalam dan Luar Negeri
• Pejabat Pemprov, Sujarwanto Ditetapkan Sebagai Ketua Umum KONI Jateng Periode 2024-202
• Sambo Jateng Dulang 3 Medali Emas PON Bela Diri 2025 di Kudus

“Selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran perhatian terhadap pembenahan transportasi umum berkurang,” katanya.

Selain itu, lanjut Joko Setijowarno, pemerintah juga tidak banyak melakukan pengembangan pembangunan infrastruktur dan transportasi daerah kepulauan, daerah 3T.

Demikian di daerah perbatasan tidak banyak dilakukan, terutama daerah penghasil mineral dibiarkan hasil bumi dikeruk sementara kesejahteraan rakyat dibiarkan tidak sejahtera.

“Seharusnya minimal mereka disediakan layanan transportasi umum untuk aktivitas keseharian,” ujarnya.

Pemerintah Prabowo dan Gibran, imbuh ia juga minim perhatiannya terhadap transportasi perairan. Transportasi sungai, danau dan penyeberangan masih minim anggaran

“Keselamatan transportasi masih terabaikan. Angka kecelakaan transportasi masih tinggi, terutama di usia produktif,” kata Joko Setijowarno .

Pengamat transportasi ini berharap kepada Presiden Prabowo supaya tidak mengurangi anggaran Kementerian Perhubungan. (-)