Jakarta, Jatengaja.com - Pemerintah mengalokasikan total anggaran belanja untuk Kementerian dan Lembaga senilai Rp 1.157,77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Anggaran tersebut disebar ke 98 Kementerian dan lembaga , dengan fokus utama mendukung prioritas pembangunan Presiden Prabowo Subianto, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, perluasan program makan bergizi gratis (MBG), serta percepatan investasi dan perdagangan global, dengan mengedepankan prinsip efisiensi yang masih dipertahankan dalam penyusunan postur RAPBN.

"Kami masih akan terus memonitor berbagai langkah-langkah efisiensi, dan tentu nanti penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menggunakan seluruh evaluasi tahun ini yang sudah dilakukan,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam keterangan resminya, dikutip dari Trenasia.com, Rabu 21 Mei 2025.

• BRI Fellowship Journalism 2025, 45 Jurnalis Siap Lanjut Studi S2
• Dana Hibah APBD Jateng Senilai Rp125,2 Miliar Diperuntukan untuk 1.248 Ormas
• 17 Tahun Mengabdi, Ini Perjalanan Inspiratif SRC Bersama UMKM
• Transformasi Ekonomi Bersama BRI di Tengah Semangat Hari Kebangkitan Nasional
• Penerimaan Pajak Turun, Presiden Prabowo Akan Mulai Bersih-Bersih Kemenkeu, DJP dan DJBC

Dari keseluruhan pagu belanja Kementerian dan lembaga tersebut, sebanyak 10 kementerian dan lembaga menyerap lebih dari 80 persen total anggaran, menandai arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang kuat terhadap sektor gizi, pertahanan, kesehatan, hingga pendidikan.

Menariknya, Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dibentuk justru menempati posisi puncak sebagai lembaga dengan anggaran terbesar, yakni Rp 217,86 triliun, atau sekitar 18,8 persen dari total pagu. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas dan memperkuat program makan bergizi gratis (MBG) secara nasional.

Selain penguatan program MBG, pemerintah juga memberikan alokasi besar untuk sektor pertahanan dan keamanan, di mana Kementerian Pertahanan dan Polri menempati posisi kedua dan ketiga terbesar. Hal ini konsisten dengan agenda Presiden Prabowo dalam memperkuat ketahanan nasional, baik dari aspek militer maupun penegakan hukum.

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial juga mendapat anggaran besar guna memperluas layanan kesehatan dan jaring pengaman sosial. Sementara itu, sektor pendidikan dibagi antara dua kementerian baru, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam paparannya, Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan fiskal 2026 disusun dengan mempertimbangkan ketidakpastian global, proteksionisme, serta potensi perlambatan ekonomi dunia. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2025-2026 diturunkan menjadi 4,7 persen, sementara target untuk 2026 dipatok 5,2–5,8 persen.

Berikut adalah 10 kementerian dan lembaga penerima anggaran terbesar :

1. Badan Gizi Nasional (BGN) – Rp 217,86 triliun
2. Kementerian Pertahanan – Rp 167,4 triliun
3. Kepolisian RI – Rp 109,67 triliun
4. Kementerian Kesehatan – Rp 104,35 triliun
5. Kementerian Sosial – Rp 76,04 triliun
6. Kementerian Agama – Rp 75,21 triliun
7. Kementerian PUPR – Rp 70,86 triliun
8. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Rp 55,45 triliun
9. Kementerian Keuangan – Rp 47,13 triliun
10. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah – Rp 33,65 triliun. (-)

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Muhammad Imam Hatami pada 21 May 2025