Semarang, Jatengaja.com - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) perubahan Jawa Tengah Tahun 2025 masih diprioritaskan untuk kepentingan infrastruktur.

Infrastruktur itu antara lain pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, teknologi dan data, sekolah, serta infrastruktur irigasi untuk penyediaan air bagi para petani.

Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi pada Rapat Paripurna dengan agenda mengenai penjelasan gubernur atas RAPBD Perubahan tahun 2025 di Gedung DPRD Jateng Jalan Pahlawan Semarang, Senin 28 Juli 2025.

• BRI Optimalkan FLPP untuk Perluas Kepemilikan Rumah Masyarakat
• Serikat Pekerja Nilai Pasal Tembakau di PP 28/2024 Rugikan Buruh, Minta Dibatalkan
• Lomba Lari Sedang Jadi Tren di Jateng, Tiap Akhir Pekan Digelar di Kabupaten dan Kota
• Nilai Transaksi Soloraya Great Sale 2025 Tembus Rp10,3 Triliun, Lebihi Target Ditetapkan
• BRI Gaungkan Kesadaran Lingkungan di Hari Sungai Nasional

“Fokus utama Rancangan APBD perubahan 2025 adalah infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah,” katan gubernur Jateng.

Luthfi menjelaskan infrastruktur jalan dan jembatan dilakukan pemeliharaan dan pembangunan. Kemudian perbaikan irigasi, pengadaan mobile pump, pembangunan embung, hingga program konservasi hutan.

“Jaringan irigasi ini penting, sekunder primer tersier harus tersambung agar swasembada pangan terwujud. Sehingga tidak ada istilah masyarakat pertanian tidak mendapatkan irigasi,” jelasnya.

Tak ketinggalan rehabilitasi pelabuhan dan dermaga perikanan; perluasan akses internet di desa dan kecamatan serta bantuan keuangan infrastruktur ke kabupaten/kota dan desa.

“Kita ingin cepat segera di-acc dan segera diajukan ke Kemendagri. Biar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kita bisa bergerak. Semoga Allah meridhoi pengabdian kita dan bermanfaat untuk masyarakat kita, dalam rangka membangun Jawa Tengah maju, berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Luthfi.

Sebagai informasi, RAPBD Perubahan Jateng 2025 meliputi proyeksi kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp88,4 miliar, dari sebelumnya Rp24.486.526.112.000 menjadi Rp24.574.934.505.000.

Proyeksi kenaikan ini bersumber dari pendapatan rumah sakit atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah.

Sedangkan belanja daerah secara keseluruhan juga bertambah sebesar Rp303,1 miliar, dari sebelumnya Rp24.848.826.112.000 menjadi Rp25.151.948.182.000.

Belanja daerah tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan prioritas. Di antaranya program speling, program infrastruktur, program pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan seperti perbaikan RTLH serta bantuan sosial. (-)