Perkuat Perlindungan Data Masyarakat, Pemprov Jateng Bentuk Forkomsanda
Semarang, Jatengaja.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pmeprov Jateng) memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat melalui pembentukan Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah (Forkomsanda).
Wakil Gubernur (Wagub) Jateng, Taj Yasin Maimoen menyatakan keberadaan Forkomsanda diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk memperkuat keamanan siber, mencegah kebocoran data, sekaligus menjamin keberlangsungan pelayanan publik berbasis digital.
“Adanya Forkomsanda ini kami berharap pelayanan kita semakin baik dan dipercaya masyarakat,” katanya dalam Deklarasi Forkomsanda di Aula Sasana Widyapraja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Semarang, Senin 16 November 2026.
- Ratusan Pelajar Ikuti Hydroplus Junior & High School Badminton Open 2026
- Musim Hujan, Disperkim Kota Semarang Intensifkan Patroli dan Perempelen Pohon
- Restoran di Kota Semarang Tumbuh 10 Persen, Bapenda Peluang Optimalkan PAD
Menurut Taj Yasin, pembentukan forum itu sangat penting. Sebab, keamanan data menjadi salah satu persoalan penting di tengah percepatan transformasi digital pemerintahan.
Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kecepatan dan kemudahan layanan, tetapi juga jaminan bahwa data pribadi yang diserahkan kepada pemerintah benar-benar terlindungi.
Lebih lanjut, Taj Yasin mengatakan, transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, tapi kemajuan teknologi juga menghadirkan risiko yang tidak bisa dianggap remeh, mulai dari kebocoran data, serangan ransomware, penyalahgunaan informasi, hingga gangguan terhadap infrastruktur dan sistem pelayanan publik.
“Keamanan siber tidak bisa ditangani secara sektoral, tapi dibutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, instansi vertikal, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Wagub Jateng menambahkan ada lima agenda prioritas yang harus dijalankan Forkomsanda. Pertama, memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor.
Kedua, meningkatkan deteksi dini serta pertukaran informasi mengenai ancaman siber melalui pemantauan, analisis, dan sistem peringatan dini.
Ketiga, memperkuat kapasitas pengamanan informasi melalui penerapan sistem manajemen keamanan informasi, persandian, perlindungan data, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Keempat, mempercepat penanganan insiden siber secara terpadu melalui penguatan koordinasi Computer Security Incident Response Team (CSIRT), Security Operations Center (SOC), serta mekanisme respons dan pemulihan insiden.
Kelima, meningkatkan literasi dan kesadaran keamanan digital masyarakat agar semakin cerdas dan waspada dalam memanfaatkan teknologi.
“Keberhasilan Forkomsanda tidak cukup diukur dari terbentuknya organisasi atau terselenggaranya rapat koordinasi, tapi harus mampu menghasilkan langkah nyata yang memberikan perlindungan bagi masyarakat,” ujar Taj Yasin.
Sementara, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi mengatakan, pembentukan Forkomsanda merupakan bagian dari kerja sama BSSN dengan Pemprov Jateng dalam membangun kolaborasi keamanan siber dan persandian di daerah.
“Transformasi digital harus ditopang sistem keamanan siber yang memadai. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah hingga tingkat paling bawah,” katanya.
Nugroho mengingatkan tantangan keamanan siber terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Modus, bentuk, taktik, dan teknik serangan yang dilakukan pelaku kejahatan siber semakin beragam dan kompleks.
- Kirab 2.026 Potret Pahlawan di Semarang Pecahkan Rekor Leprid
- Perluas Akses Perbankan, Bank Arto Moro Hadir di Ngaliyan
- Gelar SIGAP 2026, BI dan TPID Jawa Tengah Perkuat Rantai Pasok Pangan
Salah satu tantangan baru adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk memanipulasi aspek kognitif dan psikologis manusia sehingga lebih mudah menyerahkan akses akun maupun informasi penting.
Selain itu, pelaku serangan memiliki kemampuan mengidentifikasi sistem, melakukan pemindaian selama 24 jam, serta menguji berbagai skenario untuk menemukan celah keamanan.
“Kondisi menuntut kesiapsiagaan seluruh pihak dalam membangun sistem pertahanan siber yang kuat, termasuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar tidak mudah menjadi korban manipulasi digital,” ujar Nugroho. (-)
