Semarang, Jatengaja.com - Kebijakan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi yang membebaskan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) disambut antusiasme warga.

Sejak program ini dibuka pada 8 April hingga 10 April 2025, nilai pajak kendaraan bermotor yang sudah dibayarkan oleh warga Jawa Tengah (Jateng) mencapai senilai Rp28 miliar.

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan, nominal pendapatan itu hampir tiga kali lipat jika dibandingkan dengan hari-hari biasa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebelum ada kebijakan tersebut.

• Arus Balik Lebaran 2025, Konsumsi Pertamax di Jateng dan DIY Melonjak Hingga 77 Persen
• BRI Wujudkan Mimpi UMKM Songket Tembus Pasar Global
• Lebaran Bawa Berkah, Warung Legendaris Binaan BRI Ini Makin Laris Manis
• Karaoke Liar Kembali Marak di Kawasan Tempat Ibadah MAJT Semarang
• UMKM Sidoarjo Binaan BRI Cetak Prestasi di Pasar Internasional

"Kami cek, ada kenaikan pembayaran pajak kendaraan bermotor hampir tiga kali lipat. Kurang dari tiga hari mendapat Rp28 miliar lebih,” katanya, Kamis 10 April 2025.

Peningkatan itu berasal dari antusiasme warga yang membayar pajak kendaraan bermotor, berkat adanya program pembebasan tunggakan dan denda pajak tersebut. Bahkan, ada tunggakan pajak yang sampai 3 tahun, 5 tahun dan 10 tahun kini terbayar lunas.

Dengan adanya program ini, penapatan asli daerah (PAD) dari sektor tersebut diperkirakan akan terus bertambah, lantaran program ini masih bergulir hingga 30 Juni 2025.

Apalagi, pemutihan pajak kendaraan bermotor 2025 di Provinsi Jawa Tengah ini terdiri dari berbagai keringanan. Masyarakat bisa mendapatkan penghapusan semua denda dan pokok tunggakan plus denda tunggakan jasa raharja.

Ahmad Luthfi menyatakan, program ini bukan semata untuk mendongkrak PAD, melainkan juga untuk meningkatkan kesadaran warga agar membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Sehingga kedepan lebih tertib dalam membayar baik secara online maupun datang langsung di gerai Samsat.

“Pajak kendaraan yang masuk ke PAD akan dikembalikan kepada masyarakat. Bentuknya adalah pembangunan sarana prasarana untuk kenyamanan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, hingga mendukung swasembada pangan di Jateng,” ujar gubernur Jateng. (-)