Semarang, Jatengaja.com - Selama 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan sebanyak 43.569 perizinan di berbagai sektor. Paling banyak sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Jumlah perizinan tahun 2023 mengalami peningkatan tajam dibandingkan atas tahun sebelumnya yang tercatat mencapai sebanyak 28.511 perizinan.

“Pelayanan perizinan di Jawa Tengah pada tahun 2023 masuk dalam kategori sangat baik, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi pelayanannya agar semakin baik,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana pada rapat evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, (18/1/2024).

• Calon Jemaah Haji Indonesia Mulai Berangkat ke Tanah Suci pada 12 Mei 2024
• Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Siapkan Formula Redam Vietnam
• Siwo PWI Jateng Gandeng Sukun Gelar Kejuaraan Tenis Meja Perorangan Antarmedia 2024
• Industri Nikel China Rugikan Lingkungan RI
• Krisis Kemanusian di Ethiopia

Menurut Nana, hasil penilaian pelayanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terhadap masyarakat di tahun 2023 mencapai 94.

“Ini penilaian dari pusat. Menunjukkan pelayanan yang kita lakukan dalam kategori sangat baik,” tandasnya.

Sepanjang Tahun 2023, Pemprov Jateng sudah melayani perizinan melalui proses digitalisasi, baik melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) maupun Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (Siap Jateng).

Nana Sudjana meminta pada OPD juga terus berkoordinasi dengan kementerian terkait permasalahan perizinan yang dihadapi.

Jika ada hal-hal menyangkut ranah hukum agar segera dilaporkan secara berjenjang dan diselesaikan dengan baik.

"Kita sudah berkomitmen akan memberikan pelayanan perizinan ke depan lebih baik. Kita akan memberikan pelayanan yang ramah, sopan, ikhlas, dan bertanggung jawab," paparnya.

Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, Salina Rosellasari menyatakan, dari 43.569 yang masuk ke Pemprov Jateng selama 2023, yang paling banyak adalah sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang mencapai 28.578 perizinan.

Kemudian disusul sektor kelautan dan perikanan mencapai 6.992 perizinan, dan ketenagakerjaan mencapai 1.970 perizinan.

“Perizinan yang masuk, mayoritas melalui sistem OSS-RBA, dengan jumlah mencapai 40.910 perizinan,” ujarnya. (-)