Semarang, Jatengaja.com – Guna mengejar target aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan berbagai upaya.

Di antaranya dengan jemput bola ke instansi pemerintah maupun lembaga pendidikan. Perlu diketahui, Kementerian Dalam Negeri menargetkan sebanyak 25 persen dari total perekaman E-KTP di Jateng hingga akhir 2023.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng, Nur Kholis mengatakan, pihaknya melakukan berbagai terobosan untuk menaikkan jumlah aktivasi IKD. Mulai dari jemput bola ke berbagai instansi di bawah Pemprov Jateng, pemkab dan pemkot, hingga ke universitas-universitas yang menyasar mahasiswa.

• Siap-siap, Tiket Kereta Lebaran Mulai Dijual Akhir Pekan Ini
• Simak, Ini Alasan Sebenarnya PHK Massal Perusahaan Teknologi
• Rumah Pelita Kota Semarang, Rumah Pertama Penanganan Stunting di Indonesia

Bagi warga yang saat ini sedang melakukan perekaman E-KTP, diwajibkan untuk mengaktivasi IKD. Meski demikian, adanya IKD bukan berarti meniadakan keberadaan fisik KTP, karena variasi pengguna KTP yang belum memiliki perangkat digital.

“IKD di Jateng ditargetkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri itu 25 persen dari perekaman. Rerata di setiap kabupaten/ kota sekitar 200 ribuan aktivasi. Kalau dihitung masih jauh sekali, baru mencapai sekitar satu atau dua persen paling tinggi,” katanya dalam keterangan pers.

Terobosan Digital

Dikatakan, IKD merupakan terobosan di tengah era digitalisasi. Dengan aktivasi layanan ini, warga tidak perlu menenteng fisik KTP dalam menjangkau pelayanan publik.

Cukup memiliki telepon pintar berbasis Android, data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan tercantum. Adapula Kartu Keluarga (KK) digital, NPWP, sejarah vaksinasi Covid-19, informasi kepemilikan kendaraan, informasi BKN, serta Daftar Pemilih Tetap tahun 2024.

• Telkom Dukung Pembangunan Fasilitas Umum di Perdesaan
• Stabilkan Harga Beras di Kabupaten Magelang Digelontor 80 Ton Beras Medium
• Telegram Rilis Fitur Baru, Bisa Bikin Anda Ngobrol Antarbahasa

Dengan terobosan itu, nantinya akses ke pelayanan publik lebih mudah. Tidak perlu fotokopi, cukup dengan scan kode batang (barcode).

“Komplet. harapannya data kependudukan ada di handphone, pelayanan ada disitu, pindah (tempat tinggal) di situ. Untuk negara bisa berhemat karena untuk setiap keping (KTP-El) setiap pencetakan itu sekitar Rp10 ribu, belum yang lain-lain,” tuturnya.

Tadapun soal keamanan data, Nur Kholis meminta masyarakat tak khawatir. Sebab, selalu ada update keamanan yang dilakukan oleh Kemendagri, bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (-)