Semarang, Jatengaja.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperkuat kolaborasi untuk memperkuat keamanan siber, sekaligus mendukung penerapan pemerintahan digital.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno mengatakan, kolaborasi ini diharapkan tidak berhenti di tingkat provinsi, tetapi diperluas hingga pemerintah kabupaten/ kota dan berbagai pemangku kepentingan di Jawa Tengah.

Menurutnya keamanan siber menjadi salah satu tantangan penting, seiring dengan semakin luasnya penerapan pemerintahan digital.

• Ratusan Produk UMKM Unggulan Dipamerkan di Halaman Kantor Gubernur Jateng
• Penyanyi Tenor Asal Italia Andrea Bocelli akan Gelar Konser di Candi Borobudur
• Undip Kembangkan eBro, Teknologi Peternakan Ayam Broiler Berbasis Internet

“Kita bicara pemerintahan digital tentu saja tidak bisa berdiri sendiri, dan tantangannya adalah masalah keamanan siber, karena itu, penguatan keamanan siber membutuhkan kerja bersama dan dukungan berbagai pihak, termasuk BSSN,” katanya saat menerima kunjungan BSSN di Ruang Rapat Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat Agustus 2026.

Kunjungan BSSN dipimpin Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Deputi III) BSSN Sulistyo, yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah Lilik Henry Ristanto.

Lebih lanjut, Sekda Sumarno mengapresiasi kunjungan BSSN, yang dinilainya menjadi momentum untuk semakin memperkuat kolaborasi, dalam pengembangan pemerintahan digital di Jawa Tengah.

“BSSN memiliki kompetensi untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah daerah, dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan siber,” ujarnya.

Sementara, Sulistyo mendorong pembentukan Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah di Jawa Tengah, sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Forum tersebut nantinya tidak hanya melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota, tetapi juga sektor nonpemerintahan, seperti kesehatan, perbankan, serta organisasi yang menggunakan sistem elektronik.

“Keberadaan forum diharapkan dapat memperkuat koordinasi ketika terjadi insiden siber, termasuk dalam berbagi informasi dan sumber daya,” katanya.

Ia menegaskan BSSN siap mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penerapan pemerintahan digital, terlebih semakin banyak layanan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat yang telah terdigitalisasi.

Menurut Sulistyo, digitalisasi layanan pemerintahan harus berjalan beriringan, dengan penguatan aspek keamanan data masyarakat serta keberlangsungan layanan publik, agar tetap dapat berjalan ketika menghadapi ancaman siber.

"Mengingat layanan pemerintah, baik itu internal pemerintah maupun masyarakat, hampir semua sudah terdigitalisasi sehingga harus aman. Itu berarti kita melindungi tidak hanya data masyarakat, tetapi juga melindungi agar layanan publik tidak terganggu layanannya karena serangan siber,” ujar Sulistyo.(-)