Jakarta, Jatengaja.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2022 menggelontortkan anggaran dan senilai Rp5,1 triliun untuk program pembangunan rumah murah dan penangan rumah tidak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona (RPJMN) 2020-2024, pemerintah bersama stakeholders bidang perumahan bekerja keras memastikan 70% rumah tangga di Indonesia menempati rumah layak huni melalui penyediaan sekitar 11 juta unit rumah.

Menurut Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto anggaran senilai Rp5,1 triliun tersebut diperuntukan untuk membangun 1.823 unit rumah khusus, 5.141 unit rumah susun, penanganan 87.500 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik MBR, dan penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) 20.500 unit rumah milik MBR.

"Kami siap menggandeng seluruh mitra kerja bidang perumahan untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada agar masyarakat Indonesia bisa menempati rumah yang layak huni," ujar Iwan dalam keterangan pers, Selasa, 11 Januari 2022.

• Pecinta Skateboard dan Parkour Siap-Siap ya, Taman Parkour Semarang Mulai Dibangun
• Alun-alun Johar Semarang Mulai Dibuka untuk Umum
• Kota Semarang Naik PPKM Jadi Level 2

Iwan berharap dukungan dari pemerintah daerah, pengembang perumahan, perbankan, dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan hunian layak untuk masyarakat.

"Kami berharap tahun 2022 ini para pegawai bisa menerapkan, serta menjaga spirit dan militansi Kementerian PUPR dalam menjalankan tugas sehari-hari," paparnya.

Iwan menambahkan, pihaknya akan tetap memperhatikan kualitas dan estetika bangunan perumahan bagi MBR yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan (DJP) PUPR.

"Ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Program Sejuta Rumah sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan bantuan perumahan yang berkualitas dan layak huni serta nyaman untuk ditempati," ungkapnya. (-)

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Daniel Deha pada 12 Jan 2022