Semarang, Jatengaja.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menerima 37.054 usulan program Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2027 dengan nilai mencapai Rp37,8 triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Sumarno usulan Musrenbang didominasi kebutuhan dasar di tingkat desa hingga kabupaten/kota, terutama sektor infrastruktur.

“Usulan terbanyak berasal dari pemerintah desa untuk infrastruktur yang mencapai lebih dari 23 ribu usulan,” kata Sumarno dalam forum Musrenbang di Gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang, Selasa 28 April 2026.

• Gubernur Ahmad Luthfi Lantik 27 Pejabat di Lingkungn Pemprov Jateng
• Jateng Jadi Tuan Rumah Raker Gubernur
• Inovasi BRIN, Kembangkan Petasol Bahan Bakar dari Limbah Plastik
• BUMD Jateng Harus Kreatif dan Inovatif Hasilkan PAD
• Clash of Legends 2026, Strategi BRI Tingkatkan Engagement Nasabah

Musrenbang melibatkan berbagai kelompok strategis, mulai dari kepala daerah di 35 kabupaten/kota hingga forum anak dan disabilitas, guna memastikan perencanaan pembangunan 2027 berjalan inklusif dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Selain infrastruktur desa, lanjut Sekda, permintaan pembiayaan juga mengalir pada hibah, sarana-prasarana kabupaten/kota, hingga sektor pendidikan.

Dari sisi anggaran, usulan terbesar juga berada pada infrastruktur desa dengan nilai usulan mencapai Rp13,1 triliun, disusul sarpras kabupaten/kota sebesar Rp12,5 triliun.

“Dengan mempertimbangkan potensi anggaran Pemprov Jateng yang terbatas, maka usulan harus dikelola dan ditentukan skala prioritasnya sesuai kepentingan daerah,” ujarnya.

Banyaknya usulan tersebut, lanjut Sumarno menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi untuk menyelaraskan kebutuhan lokal dengan agenda pembangunan jangka menengah.

Sementara, Wakil Gubernur (Wagub) Jateng, Taj Yasin Maimoen dalam kesempatan sama menegaskan forum Musrenbang harus benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar agenda rutin perencanaan.

“Semoga Musrenbang Provinsi Jawa Tengah ini benar-benar berdampak kepada masyarakat. Forum ini sangat strategis untuk menyelaraskan aspirasi, baik yang disampaikan melalui DPRD maupun langsung dari masyarakat, termasuk para kepala desa yang mengikuti secara daring,” ujarnya.

Taj Yasin menekankan, seluruh masukan dari berbagai sektor akan menjadi pijakan dalam menentukan arah pembangunan 2027. Pemerintah provinsi sudah menetapkan fokus utama, yakni penguatan sektor pariwisata dan ekonomi syariah.

Menurutnya, pendekatan pariwisata ke depan tidak lagi sempit pada destinasi wisata, tetapi diperluas sebagai bagian dari ekosistem industri.

“Pariwisata itu adalah industri. Ke depan, kawasan industri juga bisa menjadi bagian dari pengembangan pariwisata untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah,” kata Taj Yasin. (-)