Jakarta, Jatengaja.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan tiga opsis atau pilihan kepada Presiden Jokowi di tengah penentuan nasib harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar.

Menurut Mekeu Sri Mulyani tiga pilihan tersebut tidak ada yang mengenakkan untuk nasib BBM. Bendahara negara ini telah membeberkan kondisi ini ke presiden Jokowi dan tiga opsi ini muncul sebagai pilihan nasib BBM.

“ APBN jelas sekali akan sangat berat karena subsidi BBM itu sudah naik tiga kali lipat, dari Rp158 triliun ke Rp502 triliun. Itu sudah naik tiga kali lipat, ternyata masih kurang lagi,” kata Sri Mulyani kepada awak media seusai menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa 23 Agustus 2022 dilansir dari trenasia jaringan Jatengaja.com.

• Dukung Digitalisasi UMKM, Telkom Resmikan IndigoSpace SDK Semarang
• Lulusan Lima Jurusan kuliah Ini Paling Cepat Dapat Kerja
• Ganjar Sebut Wartawan Miliki Peran Penting Tentukan Warna Rumah Bernama Indonesia
• 100 Ibu Rumah Tangga Ikuti Pelatihan Pembuatan Kue
• Kenaikan Harga BBM, Pertamina Tunggu Pemerintah

Tiga pilihan itu, jelas Menkeu Sri Mulyani, pertama, pemerintah harus menambah anggaran subsidi sekitar Rp198 triliun sehingga total subsidi akan membengkak menjadi Rp700 triliunan. Maka perlu pertimbangan yang matang untuk melihat kondisi APBN sekarang.

Kedua, pemerintah harus mengendalikan volume dengan skema pembatasan pengendalian. Jadi pengguna BBM subsidi sudah tersegmentasi kepada masyarakat yang berhak saja.

Serta pilihan ketiga, Pemerintah harus menaikkan harga BBM, alasannya mengacu pada kondisi harga minyak dunia yang juga melonjak tinggi hingga saat ini.

Sejak awal tahun, harga acuan minyak di pasar internasional melampaui US$100 per barel dan hal ini jauh dari asumsi yang dipatok pemerintah dalam APBN sebesar US$63 per barel.

Maka memang diperlukan langkah lain dari pemerintah untuk mengatasi APBN rawan jebol jika harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik atau tidak segera diatasi.

“Apapun keputusannya nanti, akan segera disampaikan ke publik,” ujar Sri Mulyani.

Ia menambahkan saat ini Kementerian Keuangan bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, dan Kementerian BUMN Erick sedang berkoordinasi menentukan langkah konkrit ke depannya. (-)

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 24 Aug 2022