Yogyakarta, Jatengaja.com – Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengatakan kenaikan harga BBM jenis Pertamax menunjukkan pemerintah mulai menyesuaikan harga BBM dengan kondisi pasar dan kemampuan fiskal negara.

Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dinilai sebagai langkah realistis untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selama ini digunakan untuk membayar kompensasi energi.

• Lima Daerah di Jawa Tengah Ini Ditunjuk BPOM jadi Pilot Project Program Idaman
• RS UNS Wellness Day 2026 Jadi Ajang Edukasi Kesehatan Fisik, Mental, dan Gizi
• Perkuat Stabilitas Nilai Tukar Rupiah, BI Rate Kembali Naik Jadi 5,50 Persen

“Setelah ditahan selama sekitar tiga bulan, pemerintah akhirnya menaikkan harga Pertamax. Kenaikan ini mengindikasikan pemerintah mulai realistis untuk mengurangi beban pengeluaran APBN dalam membayar kompensasi energi,” kata Fahmy Radhi.

Meski demikian, Fahmy menilai kebijakan tersebut juga membawa konsekuensi baru. Salah satunya adalah semakin lebarnya disparitas harga antara Pertamax dan Pertalite yang kini mencapai sekitar Rp6.250 per liter.

Menurutnya, selisih harga yang cukup besar berpotensi mendorong konsumen Pertamax beralih menggunakan Pertalite yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Kondisi ini dapat meningkatkan konsumsi Pertalite secara signifikan dalam waktu relatif singkat.

Potensi Migrasi

“Perbedaan harga yang cukup lebar berpotensi memicu konsumen Pertamax berbondong-bondong migrasi ke Pertalite. Jika migrasi ini terjadi secara masif, maka beban APBN untuk subsidi BBM justru bisa semakin membengkak,” ujarnya.

Fahmy menjelaskan, tujuan pemerintah untuk mengurangi tekanan terhadap APBN berisiko tidak tercapai apabila lonjakan konsumsi Pertalite melebihi proyeksi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ia menambahkan bahwa peningkatan jumlah pengguna Pertalite juga akan berdampak langsung terhadap kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan pemerintah. Apabila tidak diimbangi dengan penambahan kuota, maka potensi kelangkaan di berbagai daerah bisa terjadi.

• Aksi Borong Dolar Perparah Kondisi Rupiah Tembus Rp17.900
• Manfaat Ilmu Linguistik Terapan dalam Kajian Translanguaging
• Polda Jateng Luncurkan Tim Unit Reaksi Cepat untuk Cegah Kejahatan Jalanan 3 C

“Kalau tidak ada penambahan kuota Pertalite setelah kenaikan harga Pertamax, kelangkaan Pertalite sangat mungkin terjadi. Dampaknya bisa terlihat dari antrean kendaraan yang semakin panjang di SPBU,” jelas Fahmy.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kelangkaan BBM subsidi tidak hanya berdampak pada sektor transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat memicu persoalan sosial yang lebih luas.

“Kelangkaan Pertalite berpotensi menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi tersebut dapat mengganggu stabilitas ekonomi maupun stabilitas sosial,” tegasnya.

Karena itu, Fahmy mendorong pemerintah untuk melakukan langkah antisipatif, termasuk evaluasi kuota Pertalite dan pengawasan distribusi BBM subsidi agar tetap tepat sasaran.

Menurutnya, kebijakan penyesuaian harga BBM perlu diikuti dengan strategi mitigasi yang matang agar tujuan menjaga kesehatan fiskal negara dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi masyarakat.

Ia menilai keseimbangan antara pengurangan beban APBN dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan energi yang diambil pemerintah. Dengan demikian, risiko migrasi konsumsi BBM dan potensi kelangkaan dapat diminimalkan sejak awal. (-)

Tulisan ini telah tayang di jogjaaja.com oleh Redaksi pada 10 Jun 2026