Jakarta, Jatengaja.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) meraih empat penghargaan kategori Anugerah Adinata Syariah dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Empat penghargaan itu meliputi juara II kategori Keuangan Mikro Syariah, juara III kategori Keuangan Sosial Syariah, juara III kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren, dan juara V kategori Industri Halal.

Penghargaan diterima Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno, di Menara Syariah Pantai Indah Kapuk Jakarta Senin, 20 Mei 2024.

• IDCloudhost Bagikan Strategi Memanfaatkan Domain Indonesia untuk UMKM
• Harga Jual Emas Antam Stagnan Diangka Rp1.350.000 Per Gram
• Masa Jabatan Pj Bupati Jepara dan Pj Batang Diperpanjang Lagi
• Nilai Transaksi Dekranas Expo 2024 di Solo Capai Rp4,3 Miliar
• 10 Manfaat Konsumsi Singkong Rebus untuk Kesehatan

Sumarno menilai, potensi ekonomi syariah di Jateng sangat besar, karena penduduknya mayoritas adalah muslim.

Besarnya potensi itu, lanjut Sumarno, harus digarap dengan baik. Terlebih, banyak negara di dunia yang sudah mengembangkan ekonomi syariah.

“Banyak sektor ekonomi syariah yang bisa dikembangkan. Mulai dari perbankan, kuliner, hingga pariwisata. Kita dengan teman-teman Bank Indonesia juga melakukan pengembangan ekonomi syariah, termasuk membantu teman-teman UMKM untuk mendapat sertifikasi halal,” ujarnya.

Sementara, Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin yang hadir langsung dalam acara tersebut memberikan arahan strategis terkait pengembangan potensi ekonomi syariah kepada kepala daerah.

Wapres meminta agar otonomi daerah dioptimalkan sebagai peluang untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah sesuai kondisi daerah.

Ia juga meminta segenap pemimpin daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa, memperkuat dukungannya terhadap ekonomi dan keuangan syariah.

“Dorong pengembangan industri halal, tarik investasi dengan promosikan potensi wilayah, serta pastikan infrastruktur logistik dan distribusi memadai,” tandasnya.

Arahan terakhir, pemerintah daerah wajib mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah.

“Bangun kolaborasi guna meningkatkan penelitian dan pengembangan di sektor-sektor unggulan ekonomi syariah,” ujar Wapres. (-)