Semarang, Jatengaja.com - Beberapa masyarakat mengeluhkan barcode bahan bakar minyak (BBM) subsidi mereka mendadak tidak dapat digunakan saat akan melakukan pengisian di SPBU.

Padahal tanpa adanya barcode BBM subsidi tersebut, maka mereka tidak bisa mengisi BBM jenis Pertalite, harus yang non subsidi yakni Pertamax dengan harga jauh lebih mahal.

Menanggapi masalah tersebut, Area Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Taufiq Kurniawan menyatakan kendala tersebut bukan disebabkan gangguan alat sistem pemindai barcode BBM subsidi.

• Polisi Ringkus 38 Tersangka Penipuan Online Internasional, Modus Pig Butchering
• Dari Toko Tradisional ke Retail Modern, Ini Perjalanan 18 Tahun SRC
• Ekosistem SRC Tembus Rp251 Triliun, UMKM Lokal Makin Berkembang
• Kontes Ternak 2026 Berlangsung Semarak
• Wakil Ketua DPRD Jateng Ingatkan Pelaksanaan SPMB SMA/SMK Negeri Harus Adil

Menurutnya penyebabnya karena adanya penyalahgunaan nomor polisi (nopol) kendaraan yang tidak sesuai dengan yang nopol kendaraan yang didaftarkan awal sehingga ditolak barcodenya.

“Nomor polisi kendaraan tidak sesuai kendaraan yang didaftarkan awal. Ada kendaraan dengan nomor polisi sama tetapi tipe kendaraannya berbeda,” katanya.

Untuk itu, Taufiq mengimbau kepada masyarakat melakukan pendaftaran BBM Subsidi Tepat secara mandiri menggunakan data kendaraan yang benar dan sesuai identitas asli.

“Pendaftaran harus dilakukan pemilik kendaraan sendiri agar valid. Ini bagian dari upaya menjaga subsidi tetap tepat sasaran,” ujarnya.

Kepada masyarakat yang mengalami kendala penggunaan barcode BBM subsidi, Taufiq menyatakan Pertamina telah menyiapkan help desk di seluruh SPBU. Operator SPBU akan membantu pengecekan hingga aktivasi ulang akun apabila ditemukan kendala teknis.

Selain itu, masyarakat juga bisa menghubungi Pertamina call center 135 apabila masalahnya belum terselesaikan di lapangan.

Dalam proses verifikasi, menerapkan pemeriksaan data dan foto kendaraan secara detail. Foto kendaraan wajib memperlihatkan pelat nomor polisi hingga bagian roda kendaraan untuk memastikan kesesuaian dengan aturan penerima subsidi yang ditetapkan BPH Migas.

Dari evaluasi pelaksanaan program Subsidi Tepat, pihaknya menemukan sejumlah modus penyalahgunaan data kendaraan antara lain pemalsuan nopol.

Bagi masyarakat yang merasa nomor polisi kendaraan miliknya digunakan pihak lain, agar melakukan pengecekan ke Samsat terdekat.

“Kalau di Samsat sudah memastikan tidak ada masalah mengenai nopol kendaraan, nanti akan dibantu proses penyelesaiannya,” katanya.

Taufiq menambahkan sebagai bentuk pendampingan kepada pengguna kendaraan, Pertamina telah memberikan pelatihan dan asistensi kepada organisasi angkutan dan pelaku usaha transportasi agar dapat membantu penanganan kendala barcode BBM subsidi di lapangan.

“Langkah pengawasan yang dilakukan Pertamina bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan demi menjaga subsidi BBM agar benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak menerima,” ujarnya. (-)